JAKARTA – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, memberikan pandangan bahwa keuntungan yang diperoleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro perjalanan haji tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Menurutnya, negara tidak mengalami keuntungan maupun kerugian dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.
Pernyataan ini disampaikan Agung saat dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Kasus yang menjerat Yaqut terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan pada tahun 2023-2024 ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Menanggapi pertanyaan pengacara Yaqut, Dodi S Abdulkadir, mengenai apakah keuntungan PIHK berdampak pada keuangan negara, Agung menjelaskan bahwa negara tidak diuntungkan atau dirugikan. “Karena apa? Karena keuntungan PIHK itu merupakan hasil kegiatan usaha penyelenggaraan pelayanan haji khusus, bukan kerugian keuangan negara,” ujar Agung.
Agung menambahkan, penyelenggaraan haji khusus tidak memiliki kaitan atau dampak terhadap penurunan aset maupun peningkatan kewajiban negara yang dapat tercatat dalam laporan keuangan. Keuntungan PIHK, menurutnya, berasal dari selisih antara harga pelayanan yang diberikan kepada jemaah dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“PIHK itu merupakan badan hukum yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus. Keuntungan PIHK berasal dari selisih antara pendapatan pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha, bukan kekurangan aset negara,” jelas Agung.
Lebih lanjut, Agung menilai perhitungan kerugian negara dalam perkara ini tidak memenuhi syarat. Ia berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak menunjukkan adanya pengurangan aset atau peningkatan kewajiban pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Keuntungan PIHK dan kerugian negara merupakan dua objek pengukuran yang berbeda. Keuntungan PIHK mengukur hasil kegiatan usaha, sedangkan kerugian negara mengukur kekurangan aktual kekayaan negara,” tambahnya.
Agung menegaskan bahwa keuntungan yang didapat oleh travel haji bersumber dari kegiatan usaha pelayanan kepada jemaah, bukan dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD. Ia membedakan secara tegas antara keuntungan usaha, suap, gratifikasi, atau penerimaan ilegal dengan kerugian negara.
“Bertitik tolak dari pembedaan tersebut, penetapan kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam LHP BPK mengandung kesalahan mendasar karena menggunakan keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai pengganti penghitung kerugian aktual keuangan negara,” pungkas Agung.
Dalam kasus ini, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp 622 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa penuntut umum mendakwa perbuatan tersebut dilakukan Yaqut bersama-sama dengan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Komentar