Tersangka kasus suap sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq, mengaku telah menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah pegawai KPK dalam perkara suap yang menjeratnya.
Fahd mengungkapkan bahwa sejak ia mengungkap adanya dugaan keterlibatan penyidik KPK yang dikoordinir oleh tersangka lain bernama Arif Sugiyanto, pengobatannya dihentikan. “Semenjak saya diperiksa Dewas, saya langsung disetop berobat gara-gara saya mengungkap penyidik, penyidik yang diperiksa Dewas, yang dikoordinir Arief (Arif Sugiyanto, salah satu tersangka lainnya), yang Arif itu informasinya bermain kasus di KPK,” ungkap Fahd kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, Fahd mengaku ditanyai mengenai keterkaitannya dengan Direktur Penyelidikan KPK, Tessa Mahardika, dan seorang pegawai KPK bernama Ambar Fathona. Fahd menjelaskan bahwa ia bertemu Ambar di rumah Arif, yang disebutnya sebagai ‘Posko KPK’. Fahd mengaku awalnya mengenal Arif sebagai penyidik KPK.
“Saya sebut kemarin (saat diperiksa), apakah Pak Fahd mengetahui soal Pak Tessa? Pak Direktur Penyelidikan. Lalu Ambar Fathona?. ‘Pak saya hanya bertemu Ambar Fathona di rumahnya Arif, rumah poskonya Arif, yang dibilang poskonya KPK, saya taunya Arif itu penyidik KPK’. Saya nggak pernah tau kalau Arif itu adalah Bupati Kebumem, nggak pernah tahu saya. Saya taunya baru di sini kalau dia itu adalah, ngakunya sama saya penyidik KPK,” jelas Fahd.
Fahd juga mengaku sempat diperas oleh Arif yang mengaku sebagai penyidik KPK. Ia juga menyatakan pertemuannya dengan Ambar terjadi karena lebih dulu dihampiri. Fahd menambahkan bahwa Arif lah yang kemudian memperkenalkan Tessa kepadanya.
“Lalu pernah saya di dalam di kantornya dia, itu hampir setengah memeras atau setengah apa ya itu Arif, saya pernah ketemu sama penyidik KPK yang mengenalkan diri ke saya, ya namanya Ambar Fathona yang saya ketemu langsung di situ,” terang Fahd.
“Nah lalu, Arif pernah ngomong sama saya, ‘baru aja Pak Tessa keluar dari sini’, kata dia. Lalu, ada siapa lagi? Ada dua penyidik lagi. Saya nggak sebut, tapi kalau saya, ini baru dua penyidik aja, baru dua penyidik aja yang saya sebut, berobat saya dihentikan langsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahd menjelaskan bahwa ‘Posko KPK’ yang dimaksud berada di Jalan Patra Kuningan. Di lokasi tersebut, ia mengaku sempat diperas sebesar Rp 3 miliar untuk mengurus kasus kakaknya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Uang tersebut diminta sebagai biaya konsultasi agar kakaknya tidak diberatkan dengan berbagai tuduhan.
“Betul (diperas terkait kasus Fadia Arafiq). Saya akhirnya diminta biaya konsultasi, Rp 3 miliar, kalau enggak kakak saya akan diberatkan macam-macam ini dan itu dan itu. (Saya) diancam. Lalu saya tanya sama sama sama, ‘Gus, saya gak gak takut dengan ancaman itu’, tapi terakhir (Arif sampaikan), ‘Bang, ini biaya konsultasi pengacara saya, abang didampingi oleh pengacara namanya Fadli Nasution’,” tutur Fahd.
“Itu mitranya Gus Arif, gitu loh. Makanya kakak saya didampingi oleh namanya Fadli Nasution, gitu loh,” lanjutnya.
Fahd mendesak agar Dewas memeriksa ponsel milik Arif untuk mengungkap keterkaitan dengan dugaan keterlibatan pegawai KPK dalam kasusnya. Ia juga mengaku pernah diminta uang senilai Rp 100 miliar oleh Arif untuk kebutuhan Muktamar NU.
“Kalau KPK berani, bongkar tuh isi handphone-nya. Betul (sempat diminta Rp 100 miliar). Kalau itu saya jelaskan. Jadi gini ceritanya, ya. Arif itu mintanya Rp 100 Miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebuti sama dia, akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK memang sedang mengusut indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pegawainya dalam kebocoran dokumen tersebut.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” ungkap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada Jumat (6/11). Budi belum merinci pihak yang diperiksa, namun memastikan proses pemeriksaan masih berlanjut.
Budi menegaskan bahwa penanganan perkara kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dan terus menunjukkan kemajuan. “Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” kata Budi.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya,” jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).
Delapan tersangka dalam kasus ini adalah: Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; Arif Sugiyanto (ARF); Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ); Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta; Erwin (ERW); dan Muhammad Fakhry (MF).
Komentar