JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di jalur penyeberangan utama Ketapang-Gilimanuk.
Pembahasan skema layanan pelabuhan alternatif ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, hingga PT ASDP Indonesia Ferry.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, menyatakan bahwa rapat tersebut fokus pada pembahasan alternatif layanan pelabuhan di masa Nataru. Berdasarkan survei kondisi pelabuhan, tiga pelabuhan telah ditetapkan sebagai opsi alternatif.
Tiga Pelabuhan Alternatif
Tiga pelabuhan yang disiapkan adalah Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi di sisi Jawa. Sementara itu, di sisi Bali, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng akan menjadi pelabuhan alternatif.
Setiap pelabuhan ini diproyeksikan mampu mengangkut hingga 500 kendaraan. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah telah menyiapkan 13 kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal akan dialokasikan untuk Pelabuhan Jangkar, dan lima kapal untuk Pelabuhan Tanjungwangi.
Antisipasi Arus Kendaraan
Komang Sudira Atmaja menjelaskan bahwa hasil rapat menunjukkan potensi peningkatan jumlah kendaraan kelas Vb yang melintas melalui Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mencapai 1.000 kendaraan per hari. Oleh karena itu, pengalihan arus kendaraan menjadi krusial untuk meminimalkan antrean dan kemacetan.
“Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk,” ujarnya.
Peningkatan Fasilitas Pelabuhan
Selain kesiapan armada, fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian utama. Pembenahan akan dilakukan, termasuk penambahan penerangan, fasilitas toilet, dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di ketiga pelabuhan tersebut.
“Kesiapan fasilitas harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa,” jelas Komang.
Usulan Subsidi Biaya Penyeberangan
Dalam rapat tersebut, muncul pula usulan agar biaya penyeberangan di pelabuhan alternatif dapat disubsidi penuh oleh pemerintah, sehingga pengguna jasa dapat melakukan penyeberangan secara gratis (Rp 0) selama periode Nataru. Usulan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur alternatif dan meringankan beban kendaraan di lintasan utama.
Layanan penyeberangan alternatif ini direncanakan akan beroperasi mulai 18 hingga 30 Desember 2026. Pengaturan jadwal ini mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini dan akan segera berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait. Koordinasi akan difokuskan pada penyiapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.
“Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas,” tutup Komang.
Komentar