Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, dan Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (4/11). Pertemuan ini fokus pada dua agenda utama: perkembangan pengajuan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Timur dan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memaparkan progres pengajuan bantuan tahap kedua untuk korban bencana. Aceh Timur termasuk dalam gelombang 10 dan 12 pengajuan bantuan dengan total kebutuhan mencapai Rp1,2 triliun. Bantuan yang diajukan meliputi jaminan hidup, bantuan pengisian hunian, dan stimulan ekonomi. Iskandar berharap pengajuan bantuan, khususnya gelombang ke-10, dapat segera diselesaikan pada November ini agar masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan pascabencana. “Minimal di proses November ini sudah clear untuk tahap 10 ini, jadup di Aceh Timur,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa usulan anggaran bantuan penanganan bencana di Sumatera, termasuk Aceh Timur, masih dalam proses pembahasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Setelah itu, usulan akan diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. “Memang untuk tahap 10 itu anggarannya sedang diurus, sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti Kementerian Keuangan menyetujui,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo merinci bahwa setelah anggaran disetujui, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Bantuan tersebut mencakup jaminan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per keluarga, dan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga. Ia juga mendorong Bupati Aceh Timur untuk menyampaikan langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang dijadwalkan keesokan harinya, seraya menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pengajuan anggaran bersama pihak terkait. “Saya akan kawal terus yang di Bappenas. Nanti bersama Bu Cece, bersama Sekjen Kemensos, saya akan kawal terus,” tegasnya.
Selain penanganan pascabencana, audiensi juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Kotabaru. Agus Jabo menyoroti komitmen pematangan lahan pada tahun 2026 yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kabupaten Kotabaru telah masuk dalam daftar 158 lokasi usulan daerah yang memenuhi persyaratan awal, namun masih ada catatan terkait kesiapan lahan yang perlu diselesaikan.
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini dirancang dengan kapasitas siswa yang lebih besar, dari sebelumnya 1.000 menjadi 2.500 siswa. Penyesuaian kapasitas ini memengaruhi kebutuhan anggaran, sehingga pemerintah masih mengupayakan penambahan jumlah lokasi program agar lebih banyak daerah dapat terjangkau. Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan 2. Proses penerimaan siswa akan dilakukan melalui penjangkauan dan verifikasi, bukan seleksi akademik maupun titipan. “Sekolah Rakyat itu bukan hanya siswanya yang diurus, orang tuanya kita berdayakan, rumahnya nanti kita perbaiki,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektare yang merupakan aset daerah untuk pembangunan sekolah tersebut. “Atas nama pemerintah daerah, tentunya kami menyambut baik program tersebut. Kami menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lokasi sekitar 10 hektare,” pungkasnya. Rusli juga menegaskan kesiapan Pemkab Kotabaru untuk melengkapi dokumen administrasi dan persyaratan teknis yang masih dibutuhkan.
Komentar