Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi adanya usulan dari sejumlah fraksi di DPR RI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mundur. Usulan ini muncul menyusul polemik terkait legitimasi ijazah penyetaraan SMA Gibran yang menjadi perhatian pasca putusan Mahkamah Agung (MA).
Puan menyatakan bahwa DPR tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. “Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai,” ujar Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menekankan bahwa setiap partai memiliki mekanisme dan aturan sendiri dalam menyikapi suatu persoalan.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI. “Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa belum ada tindak lanjut di DPR terkait posisi Gibran.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera, mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Andreas bahkan menyebutkan jika tidak mengundurkan diri, Gibran berpotensi dimakzulkan oleh DPR.
“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026). Ia menambahkan bahwa usulan tersebut tidak pernah dihiraukan, dan Gibran beserta pendukungnya justru bersikeras memiliki ijazah. Andreas mengutip pernyataan Gibran yang pernah disampaikan ke publik, “kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah.” Ia juga menyebut ada pendukung Gibran yang lebih memilih proses pemakzulan daripada mengundurkan diri.
Hal senada juga disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia berpendapat bahwa cara yang bermartabat bagi Gibran adalah dengan menghentikan jabatannya sebagai wakil presiden. “Dengan merujuk pada Putusan MK dan Putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SLTA Wapres Gibran dan dinamika politik yang berkembang di DPR saat ini memang cara paling bermartabat untuk Wapres adalah menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945,” ujar Benny kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Komentar