Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu, yang berlaku lintas profesi. Keputusan ini diambil setelah melalui rapat finalisasi yang membahas berbagai aspirasi terkait kepegawaian.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang diterima DPR, terutama dari kalangan guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya. Aspirasi ini dibahas secara mendalam bersama pemerintah, termasuk mengenai kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, merinci kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa peningkatan status PPPK akan diperluas mencakup berbagai profesi. “Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Prasetyo di gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Profesi yang dicakup antara lain guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Lebih lanjut, pegawai yang telah berstatus PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2027. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan usia bagi bidang-bidang tertentu.
Kesepakatan penting lainnya adalah perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta guru di lingkungan Kementerian Agama. Perpanjangan ini berlaku bagi mereka yang kontraknya akan berakhir pada Desember 2026. Perlakuan serupa juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan medis.
Implementasi keputusan ini direncanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga menginformasikan rencana pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara.
Menutup keterangannya, Dasco menegaskan kembali komitmen DPR untuk terus menampung aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah demi menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
Komentar