Jakarta – Upaya untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus digencarkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga serta sektor perbankan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi PMI. Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung peserta Program SMK Go Global.
Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran dalam Mendukung Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melalui Program SMK Go Global yang digelar di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Rabu (4/11), menjadi forum pembahasan utama. Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran KUR Penempatan PMI. Tujuannya adalah memastikan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri. “Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar, didukung oleh 20 bank penyalur. Hingga kini, penyaluran telah mencapai 84,5 persen. Ia menilai skema pembiayaan ini sangat penting untuk pelaksanaan Program SMK Go Global, yang juga didukung oleh alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
Namun, Mukhtarudin mengingatkan bahwa dukungan pembiayaan tidak cukup hanya pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Biaya pemberangkatan, seperti pemeriksaan kesehatan (MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lainnya, juga perlu mendapat perhatian. Biaya ini bervariasi tergantung negara tujuan, di mana ada negara yang menanggungnya, namun ada pula yang menjadi tanggung jawab CPMI.
Ia menegaskan bahwa biaya pemberangkatan yang tinggi dapat menjadi kendala jika CPMI tidak memiliki kemampuan finansial. Hal ini berisiko mendorong mereka mencari pinjaman informal dengan bunga tinggi. Oleh karena itu, KUR Penempatan Pekerja Migran diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan, agar CPMI tidak terbebani utang sebelum menerima penghasilan.
Mukhtarudin juga menyoroti kontribusi besar pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang terus meningkat, mencapai sekitar Rp253 triliun pada 2024 dan Rp288 triliun pada 2025. Angka ini menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dan perlindungan bagi mereka.
Ia berharap penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat terus ditingkatkan, khususnya untuk mendukung peserta SMK Go Global yang sudah memiliki peluang kerja. Data lembaga penempatan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terakreditasi unggul juga akan disampaikan untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan.
Mukhtarudin mengapresiasi skema penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak menggunakan avalis, dan berharap tidak ada lagi kendala teknis yang menghambat penyaluran KUR bagi peserta SMK Go Global. Selain itu, perlu disusun bahan sosialisasi dan panduan resmi mengenai mekanisme penyaluran KUR Penempatan PMI untuk memberikan pemahaman yang seragam.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mendorong bank penyalur untuk memaksimalkan peran mereka. Ia juga membuka peluang sosialisasi melalui roadshow di negara penempatan yang memiliki sistem perbankan baik, guna memperkuat dukungan pembiayaan dan kerja sama.
Perwakilan BPI Danantara menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan Program SMK Go Global melalui skema KUR Penempatan PMI, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah dan sektor keuangan. Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bayu, menekankan pentingnya kerja sama antara OJK dan KP2MI. “Penguatan literasi serta kapasitas pengelolaan keuangan bagi pekerja migran perlu dimaksimalkan agar mereka memahami penggunaan pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri,” pungkas Bayu.
Program SMK Go Global menargetkan 40.000 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026, terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 masyarakat umum. Program ini dirancang melalui 2.000 kelas, mencakup delapan sektor pekerjaan, dan dilaksanakan di 23 wilayah BP3MI.
Sinergi ini bertujuan membangun ekosistem penyiapan dan penempatan pekerja migran yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kompetensi, sertifikasi, pembiayaan, hingga perlindungan. Dengan penguatan pembiayaan, diharapkan program penyiapan pekerja migran terampil dapat berjalan beriringan dengan akses pendanaan yang inklusif dan mekanisme penempatan yang aman, serta perlindungan dari praktik pinjaman merugikan.
Komentar