Kemensos Gandeng NGO Bangladesh Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan di NTB

Kementerian Sosial menjajaki kerja sama dengan NGO Bangladesh, BRAC, untuk uji coba program pengentasan kemiskinan di NTB dengan pendekatan graduasi.

Kemensos Gandeng NGO Bangladesh Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan di NTB
Foto: dok Kemensos

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menjajaki kolaborasi dengan Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), sebuah organisasi non-pemerintah internasional, untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa kontribusi BRAC dalam bentuk apa pun sangat berharga bagi pemerintah.

Agus Jabo menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi utama pemerintah dalam memerangi kemiskinan, yang diimplementasikan melalui berbagai program seperti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan program lainnya. Namun, ia menekankan bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga filantropi, institusi pendidikan tinggi, dan NGO seperti BRAC. “Kita bekerja sama dengan swasta, termasuk juga dengan filantropi,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya.

Oleh karena itu, Agus Jabo mengajak BRAC untuk bersinergi dengan Kemensos dalam upaya pengentasan kemiskinan, seraya berharap organisasi internasional tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata. “Jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi program kita bersama, bagaimana kemiskinan ini bisa secepatnya selesai. Kita berharap betul kepada semua pihak, makanya kita sangat membuka diri untuk bekerjasama dengan semua pihak agar program pengentasan kemiskinan ini bisa berhasil,” katanya.

Wamensos juga menyatakan dukungannya agar Kemensos, BRAC, dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia berharap kolaborasi ini dapat menunjukkan hasil yang positif sehingga nantinya dapat direplikasi ke daerah-daerah lain. “Ya coba silakan BRAC kemudian melakukan monitoring, baik dari proses maupun hasilnya seperti apa. Kalau bagus, ya nanti kita transfer ke daerah-daerah lain,” ujar Agus Jabo.

Country Lead BRAC, Abdurrahman Syebubakar, menyambut baik ajakan pemerintah Indonesia. Ia secara spesifik mendorong penguatan pelaksanaan PPSE melalui pendekatan graduasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak hanya mengalami peningkatan pendapatan, tetapi juga memiliki keberdayaan sosial yang kuat sehingga mampu mandiri dan terhindar dari kemiskinan.

Salah satu langkah yang diusulkan BRAC adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pelaksanaan program, mulai dari pola pendampingan, pemberian pelatihan, hingga tahapan intervensi kepada KPM. Abdurrahman menilai evaluasi proses sangat penting sebelum mengukur dampak atau hasil akhir program, agar kekurangan dalam pelaksanaan dapat segera diperbaiki. “Yang pertama, harus dilakukan adalah sebenarnya tidak perlu lompat ke outcome-nya, tapi ke proses pelaksanaannya seperti apa, coaching-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang kita injeksi dengan pendekatan graduasi,” jelas Abdurrahman.

Ia menambahkan, “Yang kami tawarkan, usulkan, yang perlu dilakukan segera itu adalah evaluasi prosesnya, Pak Wamen, sehingga nanti mungkin dampaknya itu akan kelihatan setelah 1 atau 2 tahun setelah diinjeksi pendekatan graduasi.”

Abdurrahman menjelaskan bahwa dalam pendekatan graduasi, pendampingan memegang peranan krusial. KPM membutuhkan pendampingan teknis untuk pengembangan usaha, serta pendampingan sosial dan mental yang intensif untuk membangun motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan mengembangkan kehidupan secara mandiri.

Untuk mendukung implementasi pendekatan graduasi, BRAC akan memfasilitasi orientasi bersama bagi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping yang disediakan oleh pemerintah daerah. NTB dipilih sebagai wilayah pilot project untuk pendekatan ini. “Saya menyebutnya sebagai joint orientation, orientasi bersama antara pendamping PKH dengan pendamping lokal yang disediakan oleh (pemerintah) daerah untuk PPSE. Jadi mereka kita latih secara bersama, bisa saja nanti teman-teman pendamping PKH itu bertindak sebagai supervisor atau kordinator,” jelas Abdurrahman.

Acara ini dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos Mira Riyati, Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kemensos I Ketut Supena, dan Direktur Dayasos Kemensos Radik Karsadiguna. Dari pihak BRAC, hadir Senior Specialist-PDI Ekki Syamsulhakim, Senior Associate-MEL Nabillah Ulfah, dan Program Coordinator – West Sumatra Zulkifli Kahar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *