Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana Kepresidenan menghormati sepenuhnya mekanisme yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penyampaian hak konstitusional. Hal ini merespons polemik dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi sorotan.
Prasetyo menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh DPR merupakan kewenangan dari lembaga legislatif. “Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan bahwa pihak istana menghargai keputusan tersebut, termasuk terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diinisiasi oleh sejumlah anggota DPR. “Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati,” imbuhnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah anggota DPR RI telah memberikan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyampaikan Pendapat terkait polemik seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hingga kini, tercatat ada 50 anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” ungkap anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, pada Selasa (10/11/2026). Mardani Ali, yang merupakan salah satu penggagas usulan HMP, memastikan bahwa surat pengajuan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR. “Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” tandasnya.
Komentar