JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan putusan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal.
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Ia menegaskan bahwa semua proses akan mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. “Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya ketaatan terhadap konstitusi dalam setiap tindakan DPR. Ia juga menyampaikan bahwa DPR akan mendengarkan masukan dari seluruh fraksi terkait hal ini. “Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ucapnya.
Puan menambahkan bahwa masukan dari fraksi-fraksi dan komisi akan dikumpulkan. Ia menyebutkan bahwa selama masa reses, banyak masukan yang sudah diterima melalui fraksi dan anggota dewan. “Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya,” jelasnya.
Proses lanjutan akan dilakukan setelah seluruh masukan terkumpul. Pimpinan DPR akan memproses laporan dan masukan tersebut sebelum mengambil langkah-langkah tindak lanjut. “Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” lanjut Puan.
Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses ini berjalan. Anggota DPR akan menjalankan mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. “Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” pungkasnya.
Komentar