JAKARTA – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (10/11) pagi tidak membahas isu yang sempat menjadi perhatian publik terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, menyusul putusan Mahkamah Agung mengenai ijazahnya. Sejumlah pihak menyangka sidang yang dihadiri 403 anggota dewan tersebut akan menjadi forum pembahasan isu tersebut.
Dalam sidang yang berlangsung singkat, Ketua DPR RI, Puan Maharani, hanya menyampaikan sejumlah isu strategis yang akan menjadi pokok bahasan dalam masa sidang mendatang. Hal ini menimbulkan rasa antiklimaks bagi sebagian masyarakat yang menantikan perkembangan lebih lanjut.
Sebelumnya, beberapa anggota DPR telah mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait keabsahan ijazah setingkat SMA yang dimiliki Gibran. Penggunaan HMP disebut sebagai langkah paling memungkinkan untuk diambil dalam konteks hukum.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa penggunaan HMP merupakan langkah ideal sesuai konstitusi dan menolak adanya kalkulasi politik dalam proses ini. “Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin dikutip dari detikNews, Senin (9/11/2026).
Hingga Selasa (10/11) pagi, setidaknya tercatat 12 anggota DPR telah mengajukan HMP. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Mardani Ali Sera termasuk salah satu anggota yang menggunakan haknya tersebut. Menurut keterangan Mardani, jumlah pengusul hak tersebut terus bertambah. “Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani pada Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai kapan DPR akan segera menjawab keresahan masyarakat mengenai persoalan yang mengganjal Wakil Presiden Gibran, serta berapa lama jalur konstitusi dapat memutuskan nasib posisi Gibran, akan dibahas dalam program detikSore bersama Pakar Hukum Pemilu UI, Titi Anggraini.
Beralih ke informasi daerah, detikSore akan mengulas mengenai meninggalnya seorang mantan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Nganjuk berinisial KT (55). Korban ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah rumah di Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono. Sebelumnya, korban sempat mengeluhkan kondisi kesehatannya dan bercerita sudah tidak lagi bekerja di SPPG.
Sehari sebelum kabar duka, KT sempat menemui seorang warga dan menyampaikan keluh kesahnya. Pihak kepolisian mengungkap bahwa korban memiliki riwayat penyakit asam urat dan depresi berdasarkan keterangan keluarga. Polisi juga mengonfirmasi bahwa korban sudah sepekan tidak bekerja karena diduga ada pengurangan karyawan di SPPG tempatnya bertugas.
Pertanyaan mengenai apakah pemberhentian dari posisi SPPG membuat KT depresi berat, serta keterangan lengkap dari polisi dan keluarga, akan disajikan dalam laporan detikJatim.
Menjelang sore, detikSore akan mengajak pembaca mengenal lebih dekat dengan Sandeq, perahu layar tradisional yang menjadi simbol budaya bahari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Sandeq bukan sekadar perahu; di baliknya tersimpan pengetahuan tentang laut, angin, dan keterampilan berlayar yang diwariskan lintas generasi.
Namun, seiring perubahan zaman, keberadaan Sandeq semakin terancam, begitu pula pengetahuan dan tradisi baharinya. Di tengah kondisi tersebut, Muhammad Ridwan Alimuddin mendedikasikan perjalanan panjangnya untuk meneliti, mendokumentasikan, dan melestarikan budaya bahari Mandar. Baginya, menjaga Sandeq bukan semata mempertahankan wujud fisiknya, tetapi juga memastikan pengetahuan di baliknya tetap hidup dan diwariskan.
Diskusi mengenai apa yang bisa dilakukan agar perahu Sandeq tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang akan dibahas bersama Muhammad Ridwan Alimuddin dalam segmen Sunsetalk, detikSore.
Komentar