JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Benny Harman, menanggapi usulan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera yang mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden atau dimakzulkan. Menurut Benny, cara yang paling bermartabat bagi Gibran adalah dengan menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden.
“Dengan merujuk pada Putusan MK dan Putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SLTA Wapres Gibran dan dinamika politik yang berkembang di DPR saat ini memang cara paling bermartabat untuk Wapres adalah menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945,” ujar Benny kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Benny menjelaskan bahwa langkah tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas politik. Stabilitas politik ini, menurutnya, sangat dibutuhkan pemerintah untuk mensukseskan berbagai program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menekankan bahwa pilihan terbaik tetap bergantung pada pertimbangan subyektif Wakil Presiden itu sendiri.
Sebelumnya, Andreas Hugo Parera memang mendorong agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Jika tidak, Andreas menyebut Gibran akan dimakzulkan oleh DPR.
“Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Andreas menambahkan bahwa usulan banyak pihak terhadap Gibran tidak pernah dihiraukan. Ia menyebut Gibran dan para pendukungnya justru bersikeras menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah. “Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, ‘kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah’, ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri,” ucap dia.
Komentar