Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperkuat konsolidasi kekuasaan dan kendali pemerintahan. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa, mulai dari menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat penegakan hukum, ketahanan pangan dan energi, hingga peningkatan keamanan nasional.
Dukungan ini disampaikan Bamsoet, termasuk dalam menyikapi dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden yang telah menjadi perhatian publik. Ia berpendapat, dengan dukungan politik yang besar, Presiden memiliki modal kuat untuk mempererat koordinasi, menyatukan langkah seluruh aparatur, serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan pemerintahan. Konsolidasi diperlukan agar seluruh jajaran bekerja dalam satu arah, saling mendukung, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat. Kepentingan negara dan rakyat harus selalu menjadi prioritas,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wantimpres, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/26).
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Wantimpres RI lainnya, termasuk Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan bahwa konsolidasi pemerintahan menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 menunjukkan fondasi ekonomi yang tetap tumbuh, meskipun masih menghadapi tekanan harga pangan, inflasi Oktober sebesar 3,23 persen, serta gejolak pasar keuangan.
Di sisi lain, kondisi sekitar 22,93 juta penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen menjadi alasan untuk memperkuat sinergi kebijakan ekonomi. Hal ini termasuk memperluas investasi produktif, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kita memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada pada kerja sama seluruh kementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur. Rakyat harus semakin merasakan hasil pembangunan,” tegas Bamsoet.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hukum dan keamanan nasional, termasuk penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
“Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Kita perlu memastikan sistem pengamanan negara semakin kuat, pengawasan berjalan efektif, dan setiap institusi bekerja secara profesional agar kepercayaan publik terus terjaga,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur ini memaparkan bahwa konsolidasi juga perlu diperkuat melalui koordinasi antara kementerian, lembaga penegak hukum, intelijen, BUMN, hingga pemerintah daerah. Evaluasi kinerja kabinet, penyelarasan program, dan penguatan pengawasan anggaran dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Dengan belanja negara APBN 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun, pemerintah memiliki ruang fiskal yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan ini diharapkan dapat memperkuat industri nasional, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
“Konsolidasi harus membuat kerja pemerintah semakin cepat, kebijakan semakin terarah, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Setiap kementerian dan lembaga perlu memiliki target yang jelas, saling mendukung, serta bertanggung jawab atas hasil yang dicapai,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, konsolidasi kekuasaan perlu dijalankan dalam koridor konstitusi. Hal ini penting sambil tetap menjaga independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan DPR, dan ruang partisipasi masyarakat. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk menata kabinet, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh menterinya bekerja optimal.
“Presiden membutuhkan tim yang solid, kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat kerja yang sama. Dengan konsolidasi yang kuat, saya yakin pemerintah dapat bergerak lebih efektif, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepastian hukum, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet.
Komentar