JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ada lagi celah hukum terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menyusul adanya dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa putusan MK bersifat final and binding, serta tidak memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan.
Yusril menambahkan bahwa putusan Mahkamah Agung juga sudah bersifat final. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding karena tidak berstatus sebagai tergugat intervensi dalam perkara di Mahkamah Agung.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelas Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi perintah dari MA. “Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ujarnya.
Meskipun demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai jalur hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA miliknya. “Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” ucap Yusril.
Gibran Ingin Maju ke PTUN
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan sikapnya terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak ingin persoalan ijazahnya berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap sebagai sosok orang tua yang memberikan arahan serta masukan. “Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Ia menyatakan akan terus berjuang di jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran.
Komentar