JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini sedang mendalami permohonan perlindungan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Proses penelaahan permohonan ini telah dimulai sejak tanggal 6 November 2026.
Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa penelaahan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama penyidik yang menangani perkara. Dasar penelaahan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertimbangan utama dalam proses ini meliputi pentingnya keterangan yang diberikan saksi, tingkat ancaman yang mereka hadapi, serta situasi khusus yang dialami oleh saksi dan/atau korban.
Achmadi menambahkan bahwa LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat kerentanan para saksi dan bentuk perlindungan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada pula kemungkinan penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring dengan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026).
Empat Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Para tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga dari keempat tersangka tersebut kini ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan pasca mengalami stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk memberhentikan Jenderal Listyo Sigit dari jabatannya di Kantor Staf Presiden (KSP) pada hari Rabu, 4 November 2026.
Dalam rangka penyelidikan kasus ini, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari total 13 orang saksi. Saksi-saksi tersebut terdiri dari para ahli di bidang Teknologi Informasi dan hukum pidana, serta sejumlah anggota kepolisian yang terkait.
Komentar