Jakarta – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Sidang ini digelar setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa sidang etik terhadap tersangka berinisial AS tersebut dilaksanakan oleh Div Propam Polri pada Selasa (10/11/2026). “Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS (Ahrie Sonta) oleh Div Propam Polri,” ujar Isir.
Isir menjelaskan bahwa proses sidang etik akan dilakukan secara bertahap, dengan Irjen Ahrie Sonta menjadi yang pertama menjalani pemeriksaan. “Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” tambahnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Perkembangan selanjutnya, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11), Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa para tersangka diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor komunikasi Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin.
Tidak hanya terhadap Presiden, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lainnya, serta jurnalis dan pengusaha. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah ini diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
Komentar