Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. IPW mendorong agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menjalankan profesionalitas dan transparansi dalam penanganan kasus tersebut.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, pada Selasa (10/11/2026) menyatakan, “Saya melihat sudah terlihat bahwa kerja kepolisian Jenderal Suyudi melalui Dirsiber Brigjen Pol Suhermanto sudah menunjukkan satu proses penegakan hukum yang profesional, ya. Kita harus mendukung proses penegakan hukum.”
Hingga kini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yang meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tim khusus Polri masih terus mendalami kasus ini.
Sugeng mengapresiasi penanganan kasus penyadapan ilegal ini. “Penanganan kasus penyadapan ilegal dengan empat tersangka, ya, salah satunya Pak LSP ini ditangani menurut saya dengan proses yang cepat dan profesional, ya. Penyidik sangat hati-hati dan fokus pada soal penegakan hukum terkait tiga pasal yang dikenakan kepada kepada empat tersangka,” ujarnya.
Menurutnya, penegakan hukum adalah langkah yang paling tepat dalam menangani kasus penyadapan ilegal. Ia juga meminta agar seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Menurut saya, ini penting ya soal penegakan hukum supaya polisi tidak terkontaminasi dengan segala analisis, pendapat, kemudian tekanan-tekanan ya yang beredar di luar untuk menggiring kepolisian melakukan tindakan yang bisa misleading, ya,” jelas Sugeng.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum, serta meminta penyidik untuk berhati-hati dalam menerapkan pasal, terutama terkait dugaan makar. Sugeng mengutip pendapat Dr. Khairul Huda yang menyatakan sulit menerapkan pasal makar dalam kasus ini, karena makar biasanya merujuk pada upaya membunuh presiden atau menggulingkan pemerintahan, yang dinilai belum terpenuhi kondisinya.
Di samping itu, Sugeng mengingatkan para penyidik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersangka. Ia mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan.
“Bersamaan dengan itu, saya berharap Penyidik Dir Cyber yaitu Brigjen Suhermanto bisa memberikan hak-hak kepada tersangka untuk secara penuh, ya, mereka bisa memberikan pembelaan diri. Menyediakan advokat, ya, yang diminta oleh tersangka. Kemudian tersangka juga berhak untuk dikunjungi,” tuturnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dua jenderal bintang dua lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11), menyatakan, “Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU belum dapat dilakuka penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke.”
Ketiga tersangka yang ditahan ditempatkan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan pasca-stroke.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dilaporkan terjadi sejak tahun 2025. Pasca-kejadian tersebut, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan memecat Sigit dari jabatannya di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (4/11).
Dalam proses penyelidikan, sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan, meliputi saksi ahli di bidang Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE) serta hukum pidana, dan sejumlah anggota kepolisian.
Komentar