Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. IPW secara tegas mendorong agar Polri menjalankan proses penegakan hukum ini dengan mengedepankan profesionalitas dan transparansi.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, pada Selasa (10/11/2026) menyatakan optimisme terhadap kinerja kepolisian di bawah Jenderal Suyudi. Ia menilai tim Dirsiber yang dipimpin Brigjen Suhermanto telah menunjukkan proses penegakan hukum yang profesional. “Saya melihat sudah terlihat bahwa kerja kepolisian Jenderal Suyudi melalui Dirsiber Brigjen Suhermanto sudah menunjukkan satu proses penegakan hukum yang profesional, ya. Kita harus mendukung proses penegakan hukum,” ujar Sugeng.
Hingga kini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tim khusus yang dibentuk oleh Polri masih terus bekerja mendalami kasus ini.
Sugeng mengapresiasi kecepatan dan profesionalisme dalam penanganan kasus penyadapan ilegal dengan empat tersangka ini. “Penanganan kasus penyadapan ilegal dengan empat tersangka, ya, salah satunya Pak LSP ini ditangani menurut saya dengan proses yang cepat dan profesional, ya. Penyidik sangat hati-hati dan fokus pada soal penegakan hukum terkait tiga pasal yang dikenakan kepada kepada empat tersangka,” jelasnya.
Menurut Sugeng, penegakan hukum adalah langkah paling tepat untuk menyikapi kasus penyadapan ilegal ini. Ia mengimbau semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. “Menurut saya, ini penting ya soal penegakan hukum supaya polisi tidak terkontaminasi dengan segala analisis, pendapat, kemudian tekanan-tekanan ya yang beredar di luar untuk menggiring kepolisian melakukan tindakan yang bisa misleading, ya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sugeng menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Ia secara khusus meminta penyidik untuk berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang relevan, terutama terkait dugaan makar.
“Soal pasal makar menurut saya polisi harus hati-hati. Karena menurut pendapat yang saya dengar dari Dr Khairul Huda, sangat sulit dikenakan pasal makar di sini, ya. Makar itu kan untuk membunuh presiden, ya, atau menggulingkan kekuasaan pemerintahan. Ini persiapan ke arah sana ataupun kondisi-kondisi ke arah sana kan belum terpenuhi. Polisi harus murni penegakan hukum di sini,” ungkapnya.
Selain itu, Sugeng mengingatkan para penyidik untuk senantiasa memenuhi hak-hak para tersangka. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menegakkan prinsip negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang profesional, akuntabel, dan transparan.
“Bersamaan dengan itu, saya berharap penyidik Dirsiber, yaitu Brigjen Suhermanto, bisa memberikan hak-hak kepada Tersangka untuk secara penuh, ya, mereka bisa memberikan pembelaan diri. Menyediakan advokat, ya, yang diminta oleh Tersangka. Kemudian Tersangka juga berhak untuk dikunjungi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dua tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11), membenarkan bahwa total tersangka berjumlah empat orang. “Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk Tersangka SU belum dapat dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke,” jelasnya.
Tiga tersangka yang ditahan berada di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam pemulihan pasca-stroke.
Dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto diketahui memberhentikan Jenderal Listyo Sigit dari jabatannya di KSP pada Rabu (4/11).
Dalam proses penyelidikan, sebanyak 13 orang saksi telah dimintai keterangan. Saksi-saksi tersebut terdiri dari para ahli di bidang Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) serta hukum pidana, dan juga sejumlah anggota kepolisian yang terkait dengan kasus ini.
Komentar