JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti isu penyalahgunaan alat negara yang dapat mengancam para pimpinan nasional. Dalam pidatonya pada rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026), Puan mengapresiasi tindakan cepat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Puan menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan terkait penyalahgunaan kekuasaan negara yang berpotensi mengancam hak-hak warga negara, bahkan para pemimpin bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kewenangan dan kekuasaan digunakan semata-mata untuk kepentingan nasional.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang keliru. Ia juga menyerukan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen. “Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan yang berinisial LSP. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Komjen Asep Safrudin. Tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu target penyadapan yang diduga dilakukan secara ilegal adalah nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
Komentar