DKI Jakarta Genjot Normalisasi Sungai Hadapi Potensi Hujan Ekstrem Februari 2027

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat normalisasi sungai untuk antisipasi banjir saat puncak curah hujan ekstrem Februari 2027, didukung Kejati, TNI, dan Polri.

DKI Jakarta Genjot Normalisasi Sungai Hadapi Potensi Hujan Ekstrem Februari 2027
Foto: Gubernur Jakarta Pramono Anung (Belia/detikcom)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengintensifkan upaya normalisasi sejumlah sungai sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir. Kesiapan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan tertinggi yang diperkirakan terjadi pada Februari 2027, bahkan berpotensi ekstrem.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut membahas berbagai persiapan menghadapi musim hujan, termasuk pembagian tugas dan strategi penanganan.

“Hal yang berkaitan dengan antisipasi banjir, dari laporan BMKG diperkirakan curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan akan ada curah hujan yang ekstrem bahkan,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa fenomena El Nino turut memengaruhi pola curah hujan di Jakarta. Meskipun durasi musim hujan diperkirakan lebih singkat, volume air hujan yang turun diprediksi tetap sama. “Karena ada El Nino ini, maka curah hujannya menjadi menyempit, tapi volumenya sama. Waktunya menyempit, tapi volumenya sama,” ujarnya.

Untuk meminimalkan risiko banjir, Pemprov DKI Jakarta menargetkan normalisasi sejumlah sungai selesai pada Desember 2026. Sungai-sungai prioritas yang menjadi sasaran normalisasi meliputi Sungai Ciliwung, Kali Angke, Kali Krukut, hingga Cakung Lama.

“Sekarang ini sampai dengan bulan Desember, Pemerintah DKI Jakarta akan terus tetap untuk melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut,” jelasnya.

Dalam upaya mempercepat proses normalisasi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan kesediaannya untuk memberikan pendampingan hukum. Selain itu, koordinasi intensif juga terus dijalin dengan TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk mematangkan strategi penanganan banjir di Ibu Kota.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *