Transparansi Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditingkatkan, Lapor Dana Harian Jadi Wajib

Pemerintah memperketat transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan pelaporan dana harian oleh SPPG. Sanksi tegas menanti yang lalai.

Transparansi Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditingkatkan, Lapor Dana Harian Jadi Wajib
Foto: dok. Kemenko Pangan

Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperketat transparansi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu kebijakan utamanya adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak patuh dan tidak menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) akan menghadapi sanksi berupa penghentian pencairan dana operasional.

Langkah ini ditekankan dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembenahan tata kelola MBG demi menjamin akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

“Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara,” ujar Zulhas dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026).

Ia menambahkan, “Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG.”

Selain kewajiban pelaporan dana harian dan efisiensi anggaran, pertemuan tersebut juga membahas aspek krusial lainnya. Di antaranya adalah validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan pengawasan guna menekan potensi kejadian fatal yang membahayakan penerima manfaat. Upaya ini diharapkan dapat memastikan Program MBG berjalan dengan baik, benar, bersih, dan bergizi, serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi menjadi salah satu perhatian utama. Hingga kini, BGN telah mengaktivasi sebanyak 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih memerlukan pembenahan sarana dan prasarana. Pemerintah juga menjadwalkan peresmian SPPG yang sudah siap operasional pada minggu kedua Desember mendatang.

Efisiensi anggaran juga diupayakan melalui penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan. Pembenahan tata kelola difokuskan pada ketepatan sasaran penerima manfaat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan data pemutakhiran dari Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah tervalidasi.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Pangan dan Kepala BGN juga mendiskusikan penguatan aspek keamanan pangan dan target nol persen kejadian fatal. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, yang mengacu pada praktik baik school meals di negara lain yang telah menerapkan program serupa.

Evaluasi penerapan sistem ini akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler. Pengawasan akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah, serta pemanfaatan teknologi AI yang terhubung dengan CCTV di seluruh SPPG.

Menko Pangan berharap perbaikan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *