Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, membantah adanya kebijakan moratorium perizinan untuk ritel modern di seluruh wilayah Indonesia. Penegasan ini disampaikan langsung olehnya saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung.
Acara yang mengusung tema ‘Ritel Indonesia Maju Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia’ ini menjadi momentum penting bagi Zulhas untuk menyampaikan peran strategis sektor ritel. Ia menekankan bahwa ritel berperan sebagai jembatan vital yang menghubungkan petani, nelayan, produsen, pelaku industri, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan konsumen.
“Sektor ritel memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, UMKM, hingga konsumen, agar produk dalam negeri memiliki akses pasar yang lebih luas,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong perusahaan ritel untuk menjadi mitra strategis bagi UMKM. Kolaborasi ini diharapkan dapat terwujud melalui berbagai program, seperti pembinaan pemasok, pendampingan usaha, peningkatan standar mutu produk, hingga perluasan jaringan pemasaran bagi produk-produk UMKM.
Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Zulhas juga menekankan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan, kualitas, jaminan kontinuitas pasokan, desain kemasan yang menarik, pelabelan yang informatif, serta ketertelusuran produk.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kolaborasi yang erat antara ritel modern dengan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulhas menegaskan bahwa KDKMP tidak dibangun untuk bersaing dengan ritel modern, melainkan diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa.
KDKMP berfungsi sebagai saluran utama distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis di tingkat desa. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran berbagai bentuk bantuan dari pemerintah.
Melalui KDKMP, masyarakat desa diharapkan mendapatkan manfaat sebagai ‘offtaker’ atau penampung hasil produksi lokal. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk petani, nelayan, dan pelaku UMKM di pedesaan.
“Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel untuk memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir,” pungkas Zulhas. Ia menambahkan bahwa kemajuan sektor ritel tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah gerai dan transaksi, tetapi juga dari semakin kuatnya produsen lokal, meluasnya pasar UMKM, terjaganya keterjangkauan pangan, dan meningkatnya daya saing produk Indonesia secara keseluruhan.
Komentar