JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton. Anggaran ini diperuntukkan bagi sektor pertanian dan perikanan guna memastikan ketersediaan sarana produksi dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di Jakarta pada Rabu (11/11). Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,55 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, sementara 295.936 ton diperuntukkan bagi sektor perikanan.
Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pupuk sebagai faktor krusial dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. “Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Selain menetapkan alokasi untuk tahun 2027, Rakortas juga berfokus pada percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026. Hingga 8 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian tercatat mencapai 7,28 juta ton. Perkiraan kebutuhan penyaluran hingga akhir tahun ini mencapai 9,49 juta ton.
Zulkifli Hasan menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan sisa alokasi tahun 2026 tersalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan di lapangan. Optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyerapan masing-masing sektor.
“Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Zulkifli Hasan.
Rakortas juga membahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk serta penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran sebelumnya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar ketersediaannya semakin terjamin, penyalurannya semakin efektif, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani serta nelayan di seluruh Indonesia.
Komentar