Transparansi Anggaran Makan Bergizi Gratis Diperketat, Laporan Dana Harian Jadi Wajib

Pemerintah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaporkan penggunaan dana harian untuk memperketat transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Transparansi Anggaran Makan Bergizi Gratis Diperketat, Laporan Dana Harian Jadi Wajib
Foto: dok. Kemenko Pangan

JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperketat transparansi pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai saat ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Ketidakpatuhan dalam pelaporan ini akan berujung pada sanksi penghentian pencairan dana operasional.

Penegasan kebijakan ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembenahan tata kelola MBG guna menjamin akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

Zulhas menjelaskan bahwa Kepala BGN telah meluncurkan program transformasi MBG 2.0. Program ini mencakup efisiensi anggaran sebesar Rp 44 triliun. Angka tersebut berasal dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG, dan penghapusan Virtual Account ganda. “Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Salah satu terobosan baru dalam MBG 2.0 adalah kewajiban SPPG melaporkan penggunaan dana harian. “SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” tegasnya dalam pembahasan tersebut.

Selain pelaporan dana harian dan efisiensi anggaran, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, dan penguatan pengawasan. Tujuannya adalah menekan angka kejadian fatal yang membahayakan penerima manfaat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan perbaikan Program MBG berjalan baik, bagus, benar, bersih, dan bergizi, serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Pemerintah juga fokus pada percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi. Hingga kini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG melalui tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana dan prasarana. Rencana peresmian SPPG yang telah siap operasional dijadwalkan pada minggu kedua Desember.

Pembenahan tata kelola juga diarahkan pada penertiban praktik percaloan dan perantara yang tidak diperlukan, serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan mengacu pada pemutakhiran data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi.

Dalam pertemuan itu, Menko Pangan dan Kepala BGN juga membahas penguatan aspek keamanan pangan untuk menekan angka kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, mengadopsi praktik baik school meals dari negara lain. Evaluasi penerapan sistem ini akan dilanjutkan dengan penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kurikuler.

Pengawasan akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Pemanfaatan teknologi AI yang terhubung dengan CCTV di seluruh SPPG juga akan dioptimalkan. Menko Pangan berharap perbaikan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 ini dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *