Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pengembangan potensi usaha di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan pentingnya koperasi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, serta mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan dan Optimalisasi Potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan Kementerian Koperasi di Hotel Mercure Padang pada Kamis (12/11/2026). Acara yang diinisiasi oleh Andre Rosiade ini menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius dan Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat Budiman sebagai narasumber. Sambutan Andre Rosiade dibacakan oleh Tenaga Ahlinya, Mahkamah Jusuf.
Dalam sambutannya, Andre menegaskan bahwa KDKMP harus mampu mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki desa maupun kelurahan. Potensi tersebut perlu dikapitalisasi melalui skema koperasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Ia menambahkan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat, terlebih KDKMP merupakan salah satu ujung tombak program Presiden Prabowo Subianto. Andre berharap sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan, informasi, serta akses yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perkoperasian, sehingga masyarakat semakin memahami peluang dan manfaat koperasi untuk berpartisipasi dalam pengembangannya di daerah masing-masing.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius menjelaskan bahwa koperasi memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
Teddy merinci sejumlah regulasi yang menjadi dasar pembentukan KDKMP, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP. Terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP yang mengatur mekanisme pengelolaannya.
Ia memaparkan lima prinsip utama koperasi: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil sesuai jasa usaha anggota, serta kemandirian. Keanggotaan koperasi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan, sementara keputusan tertinggi berada pada rapat anggota yang mengedepankan musyawarah. Teddy menekankan pentingnya pembagian SHU secara adil berdasarkan tingkat partisipasi dan aktivitas usaha masing-masing anggota.
Dalam pengembangannya, pemerintah memiliki lima peran terhadap koperasi, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas. Di Kota Padang, pemerintah juga memiliki tim inkubasi yang bertugas memberikan pembinaan kepada koperasi, termasuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menyusun laporan tahunan. Kondisi geografis Kota Padang yang beragam memberikan peluang besar untuk pengembangan koperasi. Terdapat empat kluster usaha yang dapat dikembangkan KDKMP di Kota Padang, yakni pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata.
Teddy menjelaskan, KDKMP diharapkan berfungsi sebagai hub atau penghubung antara produsen maupun distributor dengan pasar. Dengan fungsi ini, koperasi dapat membantu memperlancar distribusi barang sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat. Ia menegaskan keberadaan KDKMP harus mampu mendorong pertumbuhan warung-warung kecil di sekitarnya, bukan justru mematikan usaha masyarakat yang telah lebih dahulu berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya telah mengunjungi KDKMP di Kota Padang dan menyampaikan rencana pelibatan KDKMP dalam penyaluran berbagai barang bersubsidi, seperti beras, minyak goreng, LPG 3 kilogram, dan kebutuhan lainnya. Teddy menyebutkan, salah satu indikator keberhasilan KDKMP adalah bertambahnya jumlah anggota serta berkembangnya kegiatan usaha koperasi.
Sekretaris Dekopinwil Sumatera Barat Budiman memaparkan sejumlah peluang usaha yang dapat dikembangkan KDKMP. Peluang tersebut antara lain menyediakan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga terjangkau, menyalurkan LPG 3 kilogram dengan pasokan aman, mendistribusikan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, hingga memanfaatkan peluang perizinan pertambangan secara legal dan transparan. “Sembilan bahan pokok yang subsidi diberikan kepada KDKMP sebagai distributor, ditambah dengan elpiji 3 Kg, ditambah lagi dengan pupuk subsidi, dan terakhir adalah izin tambang. Hari ini barang subsidi itu diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada KDKMP,” kata Budiman.
Budiman menjelaskan, KDKMP hadir sebagai lembaga yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi pembeli hasil produksi desa, sehingga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bersama. Selain sebagai penyalur kebutuhan pokok, KDKMP juga berperan sebagai aggregator dan konsolidator, menghimpun, mengelola, dan mengonsolidasikan produk masyarakat agar memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar. KDKMP juga berpeluang menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, berkelanjutan, dan tepat waktu untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
Melalui berbagai potensi tersebut, KDKMP diharapkan mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota dan warga di desa maupun kelurahan.
Komentar