Jakarta – Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI berkomitmen menampung dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan para pekerja. Mereka juga mendorong komunikasi dengan PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi buruh dapat menemukan solusi terbaik.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya terhadap para pekerja. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian masalah harus melalui opsi yang logis dan masuk akal untuk memberikan kepastian serta meningkatkan status dan kesejahteraan pekerja.
“Nah, kami pasti berpihak kepada Mas-Mas. Tapi tentu kita harus cari opsi yang logis, masuk akal. Saya rasa usulan opsi satu, opsi dua ini agak logis, memberikan kepastian teman-teman lebih ada jaminan. Yang kedua, memberikan kepastian teman-teman naik kelas, yang dulu tidak jelas statusnya jadi jelas,” kata Andre dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini.
Andre menjelaskan tiga opsi yang dapat menjadi jalan keluar. Pertama, pekerja yang sebelumnya bekerja melalui mandor diarahkan menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) secara langsung atau ‘direct’. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki hubungan kerja dan status yang lebih jelas.
“Pertama, masuk opsi PHL langsung, direct, tidak lewat mandor. Itu satu,” ujarnya. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian yang sebelumnya belum diperoleh pekerja. Jika sebelumnya pekerja berada di bawah mandor tanpa kelengkapan dokumen maupun jaminan memadai, skema PHL langsung dinilai sebagai peningkatan status.
“Dulu kan lewat mandor, nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK (Krakatau Baja Kontruksi). Itu naik kelasnya,” katanya.
Kedua, Andre menyoroti persoalan upah. Ia menyebut pekerja harus mendapatkan jaminan upah sesuai ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR) dan tidak lagi mengalami pemotongan oleh mandor.
“Yang kedua, dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, nggak boleh dipotong mandor sesuai dengan UMR. Karena berarti kan naik dua nih, naik kelasnya,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Jika sebelumnya pendapatan pekerja tidak mencapai standar upah minimum karena pemotongan, penerapan upah sesuai ketentuan menjadi peningkatan berikutnya. “Dulu dipotong, nggak sampai UMR, sekarang sesuai UMR, udah dua,” katanya.
Opsi ketiga, Andre membuka kemungkinan peningkatan status pekerja setelah satu tahun. Apabila kondisi perusahaan sehat, pekerja berstatus PHL dapat didiskusikan untuk menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Yang ketiga, kita buka opsi setahun kemudian kita duduk bareng. Kalau perusahaan sehat, otomatis PHL ini bisa jadi PKWT,” kata Andre.
Andre menyebut ketiga opsi tersebut sebagai bentuk ‘kenaikan kelas’ bagi pekerja. Ia berharap solusi yang dibangun dapat memberikan kepastian kepada buruh sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan kesehatan perusahaan. “Ketiga-tiganya kenaikan kelas, supaya pegangan,” ujarnya.
Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI siap memfasilitasi komunikasi antara para pekerja dan PT Krakatau Steel. Menurutnya, dialog penting dilakukan agar aspirasi para buruh tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan solusi konkret.
“Kami siap memfasilitasi komunikasi serta mendorong dialog bersama PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja dapat menemukan solusi terbaik,” kata Andre.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, yang turut hadir, menegaskan bahwa Komisi VI menerima aspirasi para pekerja dan akan memperjuangkannya sesuai kewenangan.
“Kami menerima aspirasi dari teman-teman pekerja. Aspirasi ini akan kami tampung dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan kami di Komisi VI. Kami juga akan terus mengawal agar ada komunikasi dan solusi yang terbaik bagi para pekerja,” ujar Anggia.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Komisi VI DPR RI untuk memastikan aspirasi pekerja mendapat perhatian dan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pihak terkait. Komisi VI berharap dialog antara pekerja dan PT Krakatau Steel dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.
Komentar