Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina Persero, Andre menilai bahwa upaya pengawasan yang telah dilakukan perusahaan pelat merah tersebut perlu ditingkatkan secara signifikan. “Ini PR yang harus kita selesaikan. Jangan sampai persoalan antrean BBM ini terus berulang. Kita harus mencari solusi yang komprehensif,” ujar Andre dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Andre menyoroti adanya ketimpangan distribusi kuota BBM subsidi di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Ia menemukan adanya perbedaan antara SPBU di kawasan tertentu dengan SPBU di sepanjang jalur nasional. Kondisi ini seringkali menyebabkan masyarakat yang melintasi jalur utama menghadapi antrean panjang, terutama pada pagi dan sore hari.
Selain persoalan distribusi kuota, Andre juga menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum yang sama berulang kali di sejumlah SPBU. BBM yang dibeli dengan harga subsidi tersebut diduga dijual kembali dengan memanfaatkan disparitas harga, yang berpotensi menghasilkan keuntungan mencapai Rp 500 ribu per hari. “Bayangkan, ada orang yang cukup mengantre pagi dan sore, kemudian mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu sehari. Kalau dilakukan selama 30 hari, bisa mencapai Rp 15 juta. Ini tentu tidak sehat dan harus dihentikan,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini mengusulkan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri yang mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi secara lebih ketat. Salah satu usulan konkret adalah pembatasan volume pengisian berdasarkan jenis kendaraan dan pengaturan sistem pembelian lintas wilayah.
Andre juga mendorong Pertamina untuk memaksimalkan penggunaan teknologi pemantauan secara real time. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara tidak wajar. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina diharapkan segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum. “Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan data real time untuk mendeteksi kendaraan yang mencurigakan. Kalau ada kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, harus bisa segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum,” jelasnya.
Andre menegaskan bahwa persoalan kebocoran BBM subsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada Pertamina atau BPH Migas. Diperlukan kebijakan tegas dari pemerintah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komisi VI DPR RI berencana akan memanggil kembali Pertamina setelah Lebaran untuk meminta laporan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan BBM tersebut. “Kita akan undang kembali Pertamina untuk menanyakan progresnya. Kalau tidak ada solusi atau perkembangan yang konkret, persoalan ini akan terus berulang. Kita tidak ingin hanya rapat dan berdiskusi, tetapi tidak ada penyelesaian,” pungkasnya.
Komentar