Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh nasional, serta masyarakat. Desakan ini juga mencakup tuntutan agar para pelaku, yang disebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya, dikenakan pasal makar.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dalam rapat dengan Kapolri di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia menekankan bahwa tindakan penyadapan terhadap Kepala Negara dan tokoh bangsa bukan sekadar intersepsi elektronik biasa, melainkan harus diusut hingga ke pasal-pasal makar.
“Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai dugaan perbuatan lain yang dilakukan oleh kelompok tersebut, selain penyadapan ilegal. Menurutnya, mereka juga diduga melakukan pemantauan (surveillance) ilegal, pem-profilan ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing, serta kriminalisasi dan penggunaan hukum untuk kepentingan politik.
Lebih lanjut, ia memaparkan adanya dugaan pembangunan opini di media sosial secara ilegal. Kelompok tersebut juga disebut melakukan penggalangan masyarakat untuk menyabotase kebijakan pemerintah, bahkan melakukan penggalangan dana melalui aktivitas bisnis ilegal.
Menurut pandangan Komisi III DPR, rangkaian perbuatan ini secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, serta mengancam keutuhan Indonesia. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan:
- Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat. Proses hukum diminta tidak terbatas pada UU ITE, melainkan harus dibuka dengan penyidikan menggunakan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
- Penghentian total operasi ilegal. Pengawasan ilegal harus dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diminta untuk diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi atau manipulasi politik.
- Konsekuensi hukum dan institusional. Ditegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat, mulai dari pelaksana, pemberi perintah, hingga pihak yang mengambil manfaat, baik sebagai individu, tokoh politik, maupun kelompok politik, harus diproses secara hukum pidana dengan tegas.
Komentar