Pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan pemutakhiran data yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Data terbaru ini akan menjadi dasar dalam proses validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola MBG yang diprakarsai oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN sebelumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini aktif melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan merujuk pada pemutakhiran data dari Kemendikdasmen dan Kemenag untuk memvalidasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara itu, SPS 4 akan secara spesifik menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah tervalidasi. Upaya ini krusial untuk memastikan MBG menjangkau kelompok sasaran yang tepat sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.
Hal ini menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan Kepala BGN, Sudaryono, pada Rabu (18/11). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembenahan tata kelola MBG agar program berjalan dengan prinsip Baik, Bagus, Benar, Bersih, dan Bergizi, serta menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Dalam dialog tersebut, Zulhas menekankan urgensi percepatan pembenahan tata kelola MBG. Fokus utama meliputi validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan pengawasan untuk meminimalkan potensi kejadian fatal yang dapat membahayakan penerima manfaat.
Selain aspek ketepatan sasaran, efisiensi anggaran dan penindakan terhadap pelanggaran tata kelola program juga menjadi agenda pembahasan. “Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar 44 Triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda. Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara. Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Zulhas juga mendorong perbaikan pelaksanaan MBG dengan penekanan pada pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penegakan sanksi atas pelanggaran tata kelola. Di sisi lain, percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi juga menjadi perhatian. Hingga kini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sementara sisanya masih memerlukan pembenahan sarana dan prasarana.
Pemerintah juga merencanakan peresmian SPPG yang telah siap beroperasi pada minggu kedua Desember. Penguatan keamanan pangan menjadi fokus utama untuk menekan kejadian fatal hingga nol persen. Salah satu inovasi yang dikembangkan BGN adalah sistem penyajian prasmanan di sekolah, yang diadopsi dari praktik baik program serupa di negara lain.
Evaluasi penerapan sistem tersebut akan dilanjutkan dengan penyempurnaan panduan operasional, dukungan sarana dan prasarana sekolah, serta integrasi edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler. Pengawasan akan diperkuat melalui inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG oleh satuan tugas MBG di daerah. Pemanfaatan teknologi AI yang terhubung dengan CCTV di seluruh SPPG juga akan dioptimalkan. Zulhas berharap pembenahan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap program prioritas pemerintah ini.
Komentar