Saksi Sebut Ada Pungutan Liar Rp 1 Juta per Permohonan Izin Tinggal WNA

Seorang saksi mengungkap adanya biaya tambahan di luar PNBP sebesar Rp 1 juta per permohonan untuk pengurusan izin tinggal WNA. Kasus ini melibatkan dugaan gratifikasi dan pemerasan.

Saksi Sebut Ada Pungutan Liar Rp 1 Juta per Permohonan Izin Tinggal WNA
Foto: Sidang kasus pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim. (Mulia Budi/detikcom)

JAKARTA – Biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) mencapai Rp 1 juta per permohonan. Hal ini diungkapkan oleh Joko Mulyono, Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Joko Mulyono bersaksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal WNA yang menjerat eks Wamen Imigrasi Silmy Karim beserta jajarannya. Ia menyatakan bahwa pungutan tambahan tersebut disampaikan oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

“Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta,” ujar Joko saat ditanya oleh jaksa. Ia mengklarifikasi bahwa nominal tersebut berlaku per permohonan atau per Tenaga Kerja Asing (TKA).

Lebih lanjut, Joko mengaku telah membayarkan uang senilai Rp 80 juta hingga Rp 130 juta setiap satu hingga dua bulan sekali untuk pengurusan izin tinggal WNA. Pembayaran ini dilakukan secara tunai sejak pertengahan tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025. Mekanisme pembayaran ini, menurut Joko, disampaikan oleh terdakwa Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS melalui mantan karyawannya, Nur Adib.

“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak,” ungkap Joko ketika ditanya mengenai besaran nominal yang biasanya diminta.

Menurut keterangan Joko, setelah adanya kesepakatan pembayaran uang tambahan, permohonan melalui aplikasi Molina biasanya langsung disetujui tanpa harus menunggu lama.

Dakwaan Terhadap Silmy Karim dan Jaringan

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa Silmy Karim telah melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebutkan bahwa Silmy Karim menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari total tersebut.

Perbuatan pemerasan ini diduga dilakukan bersama-sama oleh Silmy Karim dengan sejumlah pejabat imigrasi lainnya, termasuk mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Jaksa KPK dalam dakwaannya menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan adalah dengan mempersulit atau memperlambat proses penerbitan izin tinggal WNA, atau bahkan tidak menerbitkannya sama sekali. Dokumen yang dimaksud meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (Itas), hingga izin tinggal tetap (Itap), serta perubahan administrasi alih status.

Perbuatan ini tidak hanya memperkaya para pejabat yang terlibat, tetapi juga memperkaya pemohon dokumen keimigrasian lainnya. Total uang yang diberikan oleh para pemohon mencapai Rp 168.972.869.901.

Selain dakwaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,94 miliar. Gratifikasi ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp 31,3 miliar atas namanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *