Hakim Lanjutkan Sidang Kasus Pemerasan Silmy Karim Usai Tolak Perlawanan Terdakwa

Hakim Pengadilan Tipikor menolak perlawanan Silmy Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi, dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA. Sidang dilanjutkan.

Hakim Lanjutkan Sidang Kasus Pemerasan Silmy Karim Usai Tolak Perlawanan Terdakwa
Foto: Sidang Silmy Karim, 12 November 2026 (Kurniawan/detikcom)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak perlawanan hukum yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Keputusan ini membuka jalan bagi jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA).

Hakim Ketua Asep Supriyadi menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak dapat diterima. “Mengadili, menyatakan perlawanan terdakwa dan atau advokat terdakwa Silmy Karim tersebut tidak diterima,” ujar Hakim Ketua Asep Supriyadi saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, hakim memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan akan menghadirkan saksi dari jaksa pada Selasa, 17 November 2026, untuk membuktikan surat dakwaan yang telah dibacakan.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Silmy Karim,” tambah hakim.

Menanggapi putusan sela ini, Silmy Karim menyatakan harapannya agar fakta persidangan di tahap pembuktian nanti dapat membuktikan seluruh argumen yang telah disampaikan dalam nota perlawanannya. “Mohon doanya aja semoga apa yang nanti ada di persidangan itu, fakta persidangannya itu, kiranya bisa membuktikan apa yang saya sampaikan,” tutur Silmy Karim usai sidang.

Dalam kasus ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebutkan bahwa Silmy menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari jumlah tersebut.

Menurut jaksa, tindakan pemerasan ini dilakukan Silmy bersama sejumlah pejabat lain di Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka adalah mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

“Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus,” jelas jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Perbuatan ini, lanjut jaksa, juga memperkaya sejumlah pihak lain. Saffar Muhammad Godam disebut diperkaya Rp 500 juta, Jaya Saputra Rp 6.532.584.769, Tessar Bayu Setyaji Rp 2.881.871.025, dan Bagus Bramantyo Rp 4.245.542.862. Sementara itu, Juniadi Sri Priambudi diperkaya Rp 16.307.366.374 dan Gusti Benardiansyah Rp 50.965.111.560.

“Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901,” papar jaksa.

Selain dugaan pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,94 miliar. Gratifikasi ini terdiri dari uang tunai Rp 2,5 miliar dan kepemilikan saham di beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.

Atas perbuatannya, Silmy Karim didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *