Jakarta – Sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, memasuki tahap pembuktian. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan sekitar 200 saksi untuk memperkuat dakwaan.
Dalam pembacaan opening statement di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa (17/11/2026), jaksa menyatakan bahwa keterangan saksi akan didukung oleh alat bukti berupa surat, dokumen, dan barang bukti elektronik. Bukti elektronik tersebut meliputi percakapan WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan.
Jaksa menjelaskan, kehadiran para saksi bertujuan untuk membuktikan peran Silmy Karim dan terdakwa lainnya, serta memperkuat surat dakwaan yang telah diajukan. “Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa,” ujar jaksa.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Silmy Karim, yang dipimpin oleh Dodi S Abdulkadir, menegaskan bahwa kliennya baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023 hingga 20 Oktober 2024, dan sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Mereka menyatakan Silmy tidak memiliki kewenangan di bidang keimigrasian sebelum 4 Januari 2023.
“Kami akan membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdakwa tidak pernah menerima uang. Pada masa terdakwa menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, pemberian persetujuan izin tinggal sepenuhnya didasarkan pada proses administrasi, bukan pada adanya uang,” ujar Dodi.
Dodi menambahkan bahwa tidak ada perintah dari Silmy Karim untuk melakukan pemerasan seperti yang didakwakan jaksa. Pihaknya berencana menghadirkan setidaknya 25 saksi meringankan dan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa memeras para pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebutkan bahwa Silmy Karim menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari jumlah tersebut.
Perbuatan pemerasan ini diduga dilakukan Silmy Karim bersama-sama dengan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka adalah mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan pada Kamis (29/10) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjelaskan bahwa modus pemerasan dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen keimigrasian, seperti izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (Itas), izin tinggal tetap (Itap), serta perubahan administrasi alih status (altus).
Jaksa merinci kekayaan yang diduga dinikmati para pejabat tersebut. Saffar Muhammad Godam disebut memperkaya diri senilai Rp 500 juta, Jaya Saputra Rp 6.532.584.769, Tessar Bayu Setyaji Rp 2.881.871.025, Bagus Bramantyo Rp 4.245.542.862, Juniadi Sri Priambudi Rp 16.307.366.374, dan Gusti Benardiansyah Rp 50.965.111.560. “Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901,” ujar jaksa.
Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,94 miliar. Gratifikasi tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.
Komentar