Mantan Kepala BNPB Diperiksa POM TNI Terkait Dugaan Korupsi DSP

Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan.

Mantan Kepala BNPB Diperiksa POM TNI Terkait Dugaan Korupsi DSP
Foto: Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK (Kurniawan/detik)

Jakarta – Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, telah diperiksa oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Suharyanto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BNPB, berlangsung pada hari Kamis pekan lalu. Ia menegaskan bahwa Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait perkara tersebut.

Selain Suharyanto, KPK juga bekerja sama dengan Puspom TNI untuk memeriksa pihak lain. Di antaranya adalah seorang deputi di BNPB yang masih aktif sebagai anggota TNI, serta seorang Koordinator Keprotokolan (Korsespim) BNPB. Ketiga orang tersebut diperiksa secara bersamaan.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan terhadap ketiga saksi adalah mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penyelidikan juga mendalami terkait dugaan penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa. Hal ini lantaran diduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek, yang berpotensi melibatkan modus kickback.

KPK menyatakan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak TNI, termasuk melalui pemeriksaan bersama yang telah dilakukan. “Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini,” ujar Budi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, yang merupakan tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat dalam pengadaan yang dilakukan BNPB, khususnya dalam klaster pertama kasus ini yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pada periode 2024-2026. KPK menduga sejumlah vendor yang dipilih melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima.

Adapun dalam kasus ini, KPK mengidentifikasi dua klaster penetapan tersangka. Untuk klaster pertama, tersangka meliputi Gery Prasetiawan (swasta), Syifa Nrika Ghifarian (swasta), Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK), Bima Setiawan (Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB), dan Richard Erlangga (Tenaga Ahli Suharyanto).

Sementara itu, klaster kedua melibatkan Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu), Gabriel Purwaka Sigit (Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), Syifa Nrika Ghifarin (swasta), dan Gery Prasetiawan (swasta).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *