KPK Periksa Jajaran Dinas dan Camat Klaten Terkait Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

KPK memanggil belasan Kepala Dinas dan seorang Camat di lingkungan Pemkab Klaten untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Bupati nonaktif.

KPK Periksa Jajaran Dinas dan Camat Klaten Terkait Kasus Korupsi Bupati Nonaktif
Gedung baru KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten. Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi yang turut menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa beberapa Kepala Dinas (Kadis) dan seorang Camat akan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.

Para saksi yang dipanggil meliputi:

  • Suryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Klaten
  • Muh. Anwar Shodiq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten
  • Agus Setyawan Prasetyoko, Kepala Dinas Pendidikan
  • Much. Nasir, Kepala Dinas Pertanian Klaten
  • Anggit Budiarto, Kepala Dinas Kesehatan
  • Titin Windiyarsih, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
  • Supriyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  • Puspo Enggar Hastuti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DISSOSP3APPKB)
  • Anang Widjatmoko, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
  • Luciana Rina Damayanti, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  • Pramana Agus Wijanarka, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  • Aris Pramana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  • Sri Purwanto, Kepala Dinas Perhubungan
  • Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  • Pandu Wirabangsa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  • Srihadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  • Moh Prihadi, Camat Polanharjo
  • Amin Mustofa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebelumnya, KPK telah mengindikasikan bahwa dugaan korupsi di Pemkab Klaten tidak hanya terjadi pada masa kepemimpinan Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman ini muncul saat KPK memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik masih terus menelusuri kemungkinan praktik penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh bupati sebelumnya. “Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” ujar Budi.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka terkait kasus suap perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK mengungkap bahwa Hamenang diduga meminta BPK untuk menghapus temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengenai kelebihan pembayaran honorarium.

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *