KPK Periksa Pejabat ATR/BPN Terkait Suap Sertifikat dan Mutasi Jabatan

KPK memanggil sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk Kakantah Bandung Barat, terkait kasus dugaan suap sertifikat HGB dan jual beli jabatan.

KPK Periksa Pejabat ATR/BPN Terkait Suap Sertifikat dan Mutasi Jabatan
Gedung baru KPK (Andhika Prasetia/detikcom)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, serta mantan Kakantah Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain kedua pejabat tersebut, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain yang terdiri dari kepala seksi di Kantah Kabupaten Bandung Barat dan perwakilan dari PT Bela Parahiyangan Investindo.

Para saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo yang dipanggil adalah Evelin Lili selaku Manager Accounting dan Nana Ristana selaku karyawan. Sementara itu, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, yang dipanggil adalah Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Pemeriksaan terhadap para saksi dari Bandung Barat ini dijadwalkan berlangsung di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat. Di samping itu, KPK juga memanggil dua Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN, yakni dari Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan. Mereka diperiksa terkait dugaan pemberian kepada pejabat di lingkungan ATR/BPN sehubungan dengan mutasi dan rotasi jabatan.

Pemeriksaan terhadap Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, Humaidi, dan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo, dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. KPK juga memanggil Notaris Junita Sari Ujung dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex, Linda Anggraeningsih, untuk diperiksa di lokasi yang sama.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN masih terus berproses. Ia tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan lebih lanjut dalam perkara ini. Penyidik KPK tengah menelusuri sumber dana yang disita, yang diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

“Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ungkap Achmad Taufik Husein.

KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan ini masih didalami dan berpotensi dikembangkan. “Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi Prasetyo menambahkan, terkait dugaan penerimaan lainnya, baik dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga dilakukan oleh oknum di Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya.

Delapan tersangka dalam kasus ini adalah Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama Summarecon; Arif Sugiyanto (ARF); Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ); Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta; Erwin (ERW); dan Muhammad Fakhry (MF).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *