Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan berbagai modus operandi yang digunakan dalam penunjukan langsung perusahaan untuk mengerjakan proyek pengadaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Praktik tersebut meliputi peminjaman bendera perusahaan hingga pemberian imbalan kepada pejabat BNPB.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa ada pihak yang menggunakan modus ‘pinjam bendera’ di mana proyek tersebut kemudian dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan). Selain itu, ada pula perusahaan yang ditunjuk langsung dengan komitmen memberikan sejumlah uang ‘fee’ kepada oknum di BNPB.
Modus lain yang terungkap adalah mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa. Budi Prasetyo menyatakan bahwa semua temuan ini masih terus didalami oleh penyidik. “Kemudian ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, oleh Puspom TNI terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK menegaskan bahwa Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB,” ujar Budi Prasetyo. Ia menambahkan, Suharyanto diperiksa bersama seorang Deputi di BNPB yang juga anggota TNI aktif, serta salah satu Korsespim.
Dalam pemeriksaan tersebut, ketiga orang itu digali keterangannya oleh penyidik mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa. Hal ini diduga terkait adanya benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek.
KPK memastikan koordinasi intensif dengan pihak POM TNI dalam penanganan perkara ini, termasuk dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama. “Pemeriksaan berjalan dengan baik, keterangan-keterangan yang dibutuhkan juga didapat oleh penyidik dalam pekan ini,” tutur Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setiawan, sebagai tersangka. Bima diduga terlibat dalam pengadaan yang dilakukan BNPB, khususnya dalam klaster pertama yang berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan tahun 2024-2026. KPK menduga sejumlah vendor yang mendapatkan proyek melalui penunjukan langsung berafiliasi dengan Bima.
Terdapat dua klaster dalam kasus ini dengan daftar tersangka sebagai berikut:
- Klaster Pertama: Gery Prasetiawan (swasta), Syifa Nrika Ghifarian (swasta), Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit pengelolaan bantuan dan dana kedaruratan BNPB sekaligus PPK), Bima Setiawan (Tenaga Ahli sekaligus adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto), dan Richard Erlangga (Tenaga ahli Suharyanto).
- Klaster Kedua: Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu), Gabriel Purwaka Sigit (Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), Syifa Nrika Ghifarin (pihak swasta), dan Gery Prasetiawan (pihak swasta).
Komentar