Saksi Akui Setor Ratusan Juta Rupiah untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA

Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo mengaku rutin menyetor Rp 80-130 juta ke Ditjen Imigrasi untuk pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Saksi Akui Setor Ratusan Juta Rupiah untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA
Foto: Sidang kasus pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim (Mulia Budi/detikcom)

Direktur Utama sekaligus pemilik PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengakui rutin menyetor dana sebesar Rp 80 juta hingga Rp 130 juta untuk memuluskan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Joko juga menyebut adanya permintaan biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp 1 juta untuk setiap permohonan izin tinggal.

Pengakuan ini disampaikan Joko Mulyono saat dirinya bersaksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal WNA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Joko bersaksi untuk terdakwa mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim, beserta rekan-rekannya.

Joko menjelaskan bahwa pada awalnya, permohonan izin tinggal yang diajukan dari kategori Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke Izin Tinggal Terbatas (ITAS) miliknya tidak kunjung mendapatkan persetujuan dari Ditjen Imigrasi. Ia kemudian bertemu dengan terdakwa Tessar Bayu Setyaji, yang menjabat sebagai Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Tessar kemudian menginformasikan adanya biaya tambahan sebesar kurang lebih Rp 1 juta per permohonan.

“Lalu apa yang saksi lakukan setelah itu? Ada laporan bahwa ada pengajuan yang tidak disetujui?” tanya jaksa penuntut umum.

“Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta,” jawab Joko.

“Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?” tanya jaksa.

“Per permohonan, Pak, per TKA,” jawab Joko.

Selanjutnya, Joko Mulyono menuturkan bahwa terdakwa Juniadi Sri Priambudi, yang merupakan Ketua Tim Alih Status ITAS, menghubungi mantan karyawannya bernama Nur Adib. Tujuannya adalah untuk membahas mekanisme pembayaran biaya tambahan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nur Adib kemudian melaporkan kepada Joko mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai dengan permintaan Juniadi.

Joko mengaku bahwa ia secara rutin menyetorkan uang senilai Rp 80 juta hingga Rp 130 juta untuk mengurus permohonan izin tinggal tersebut. Pembayaran ini dilakukan, menurut pengakuannya, satu hingga dua bulan sekali, sesuai dengan permintaan dari Juniadi.

“Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?” tanya jaksa.

“Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak,” jawab Joko.

Joko menambahkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai, bukan melalui transfer, sejak pertengahan tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2025. Ia juga mengungkapkan bahwa ia meminta bayaran kepada kliennya sebesar Rp 2,5 juta, di mana Rp 1 juta di antaranya dialokasikan untuk pembayaran ke Ditjen Imigrasi.

Joko mengaku terpaksa memenuhi permintaan biaya tambahan tersebut karena khawatir permohonan izin tinggalnya tidak akan diproses oleh Ditjen Imigrasi. Ia juga menyatakan kekhawatirannya akan mendapat keluhan dari klien jika permohonan izin tinggal tersebut tidak kunjung diterbitkan.

“Produk ketika disetujui itu seperti apa?” tanya jaksa.

“Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas,” jawab Joko.

Dakwaan Silmy Karim

Dalam kasus ini, Silmy Karim didakwa memeras para pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa Silmy menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar dari total tersebut.

Jaksa mengungkapkan bahwa pemerasan ini dilakukan oleh Silmy bersama-sama dengan mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra; mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji; mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo; mantan Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi; serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah.

“Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus,” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Jaksa menambahkan bahwa perbuatan tersebut juga memperkaya pihak lain. Mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam disebut diperkaya senilai Rp 500 juta. Mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra, diperkaya senilai Rp 6.532.584.769.

Selanjutnya, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, diperkaya senilai Rp 2.881.871.025. Mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo, diperkaya senilai Rp 4.245.542.862. Kemudian, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi, diperkaya senilai Rp 16.307.366.374, dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah, diperkaya senilai Rp 50.965.111.560.

“Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901,” tegas jaksa.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,94 miliar. Jaksa merinci gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.

“Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000,” ujar jaksa.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *