JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan bahwa jika Gibran tidak mundur, proses konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap berlanjut.
“Pilihannya dua, kalau beliau mundur, akan lebih baik, kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” kata Kholid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kholid menjelaskan bahwa PKS menganggap Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai opsi yang paling tepat untuk ditempuh. PKS sendiri telah menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lain mengenai hal ini.
“Dan hak kita itu ada interpelasi, hak angket, dan HMP. Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ujarnya.
Menurut Kholid, pengunduran diri Gibran akan menjadi langkah yang lebih baik. PKS bahkan telah menyuarakan saran ini sejak lama, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki kekuatan konstitusional kuat.
“Ya, dari awal kami sarankan bahwa putusan MK dan putusan Mahkamah Agung itu sudah sangat kuat sekali secara konstitusional. Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus. Lebih baik,” tegasnya.
Saat ini, PKS masih menunggu proses pembahasan di tingkat pimpinan DPR serta komunikasi antar fraksi. Di masa reses, komunikasi antarpardari masih dilakukan secara informal melalui sambungan telepon.
“Ada proses dulu di rapat pimpinan ya. Kita kan ini kan masa sidang pembukaan. Jadi, prosesnya nanti ada rapat pimpinan dulu,” ungkapnya.
Komentar