JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyuarakan keheranannya terkait permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Deddy, langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena PTUN tidak berwenang menganulir putusan Mahkamah Agung (MA).
Deddy menjelaskan bahwa kewenangan PTUN terbatas pada gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau lembaga birokrasi. Ia mencontohkan kasus sebelumnya terkait surat keterangan (suket) yang juga disidangkan di PTUN, namun tidak dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang berujung pada pencabutan gugatan oleh penggugat.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar,” ujar Deddy kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan, “PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi. Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya.”
Lebih lanjut, Deddy Sitorus menilai permintaan Gibran tidak masuk akal dan menduga hal tersebut sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu. Ia menyatakan bahwa kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian telah diberikan sebelumnya, namun tidak dimanfaatkan oleh pihak terkait.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa. Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas polemik mengenai ijazah Gibran yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Menteri Sekretaris Negara, Prasetio Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan berbagai saran dalam diskusi tersebut.
“Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ucap Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11). Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui proses hukum di PTUN.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Komentar