MPR Kaji Ulang Desentralisasi Asimetris dan Demokrasi Lokal untuk Perkuat Otonomi Daerah

Badan Pengkajian MPR RI gelar FGD bahas desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal. Tiga model Pilkada diusulkan untuk perkuat otonomi daerah.

MPR Kaji Ulang Desentralisasi Asimetris dan Demokrasi Lokal untuk Perkuat Otonomi Daerah
Foto: MPR

Badan Pengkajian MPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami desain desentralisasi asimetris dan sistem demokrasi lokal. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif desain serta penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Hindun Anisah, menyatakan bahwa kedua aspek tersebut sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. “Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana pemerintahan daerah diselenggarakan dan bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan pada tingkat lokal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).

FGD yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (5/11) tersebut mengupas desentralisasi asimetris sebagai pendekatan yang memungkinkan adanya diferensiasi kewenangan kelembagaan dan hubungan keuangan sesuai karakteristik daerah. Hindun menjelaskan, meskipun berbagai pengaturan desentralisasi asimetris telah ada, masih diperlukan klarifikasi kerangka konseptualnya, termasuk parameter pemberian asimetri, pembagian kewenangan, hubungan fiskal, kapasitas otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Selain itu, perkembangan demokrasi lokal, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), juga menjadi sorotan. Persoalan seperti biaya politik, politik uang, pengaruh modal, pragmatisme politik, polarisasi masyarakat, dan hubungan proses elektoral dengan kualitas penyelenggaraan pemda turut dibahas. “Dalam sejumlah diskusi dengan para pakar dan akademisi, berkembang gagasan mengenai kemungkinan penerapan sistem hibrida, dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah,” kata Hindun.

FGD ini menjadi forum akademik untuk mengumpulkan pandangan, kritik, dan masukan dari para pakar, akademisi, dan praktisi mengenai arah rekonstruksi desain desentralisasi dan sistem demokrasi lokal. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah apakah penguatan desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal cukup melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan atau memerlukan perubahan konstitusional.

Lima Parameter Desentralisasi Asimetris

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Emmy Latifah, memaparkan bahwa kesatuan negara tidak harus berarti keseragaman tata pemerintahan. Ia mencontohkan desentralisasi asimetris yang sudah diterapkan di Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua.

Desentralisasi asimetris didefinisikan sebagai pola desentralisasi yang memberikan derajat kewenangan, bentuk kelembagaan, pengaturan fiskal, dan yurisdiksi yang berbeda antar daerah. Emmy mengidentifikasi lima parameter desentralisasi asimetris: justifikasi historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional pemerintahan, kapasitas kelembagaan daerah, kesesuaian kewenangan dan fiskal, serta perlindungan kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa perubahan konstitusi sebaiknya menjadi opsi terakhir, dan yang terpenting adalah diagnosis yang tepat terhadap persoalan untuk menghasilkan instrumen yang efektif.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM), Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, berpendapat bahwa Pasal 18A dan 18B UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan landasan untuk desentralisasi, namun belum cukup kuat untuk memastikan otonomi. “Tugas kita memastikan desentralisasi ini mengarah pada otonomi dan desentralisasi asimetris,” tegasnya.

Gabriel mencontohkan sistem kluster yang diterapkan di Makedonia sebagai model desain desentralisasi asimetris yang ideal. Sistem ini memungkinkan gradasi tingkat asimetris, dari tinggi, sedang, hingga rendah, berdasarkan parameter yang sudah ada. “Parameter sudah ada, tinggal soal kemauan politik,” ujarnya.

Tiga Model Pilkada Asimetris

Guru Besar Hukum Tata Negara FH UNS, Agus Riwanto, mengusulkan tiga model Pilkada Asimetris untuk membuat biaya Pilkada lebih murah dan memutus praktik politik uang. Tiga model tersebut adalah Pilkada langsung oleh rakyat, Pilkada oleh DPRD, dan pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Agus merinci kriteria penerapan ketiga model tersebut. Daerah dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan literasi politik tinggi, indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, serta ketergantungan rendah pada transfer pusat, seperti Jawa dan Bali, dapat menjalankan Pilkada langsung. Daerah dengan kriteria sedang untuk SDM, literasi politik, IPM, PAD, dan ketergantungan transfer pusat, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dapat melakukan Pilkada melalui DPRD.

Sementara itu, daerah dengan kriteria rendah pada SDM, literasi politik, IPM, PAD, dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat, seperti NTB, NTT, Maluku, dan Papua, kepala daerahnya dapat diangkat oleh pemerintah pusat. Agus berpendapat bahwa perubahan ini tidak memerlukan amandemen UUD 1945, melainkan cukup merevisi Undang-Undang Pemda dengan memasukkan rumusan daerah yang melaksanakan tiga model Pilkada tersebut.

FGD ini menghadirkan narasumber terkemuka, termasuk Prof. Dr. Agus Riwanto dan Prof. Dr. Emmy Latifah dari UNS, serta Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele dari UGM. Acara ini juga dihadiri oleh anggota Badan Pengkajian MPR RI dari berbagai fraksi dan Kelompok DPD.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *