Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga adanya sosok besar yang memanfaatkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mendesak agar sosok tersebut diungkap demi menjaga keselamatan negara.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, apa namanya? Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar, yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menilai tujuan penyadapan yang menyasar tokoh penting ini pasti tidak sederhana. Oleh karena itu, ia meminta kasus ini diusut secara tuntas dengan menerapkan pasal-pasal terkait makar dan keamanan negara.
“Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana. Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” tegasnya.
Meskipun tidak ingin menduga-duga secara spesifik siapa tokoh besar yang dimaksud, Habiburokhman menekankan pentingnya kasus ini dibuka secara utuh. Ia juga menyarankan agar penanganan tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga mempertimbangkan pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana. Karena itu pasalnya, jangan hanya nanti kita dorong, ya, jangan hanya ITE, ya. Bisa Tipikor tentu bisa, ya,” tuturnya.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka yang diidentifikasi adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo (LSP).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tersangka lainnya yang turut ditetapkan adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Penyadapan ilegal ini diduga menyasar Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Polri kembali mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Irjen Slamet Uliandi. “Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru.
Komentar