JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto ruang kerjanya yang tidak lagi memajang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Deni mengunggah foto tersebut di status WhatsApp dengan keterangan ‘leren sik’ atau istirahat dulu, yang kemudian menjadi viral.
Sikap Deni ini kembali menjadi sorotan publik seiring dengan perkembangan isu terkait surat keterangan ijazah Gibran yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA anak Presiden Joko Widodo tersebut.
Perkembangan politik tersebut dinilai memberikan konteks baru terhadap tindakan Deni. Pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, berpendapat bahwa simbol dalam dunia politik memiliki kekuatan komunikasi yang signifikan, bahkan bisa menjadi bentuk kritik tanpa pernyataan verbal.
Menurut Surokim, ruang kerja pimpinan DPRD bukan sekadar area administratif, melainkan representasi institusi, identitas politik, dan cara pejabat memposisikan diri dalam dinamika kekuasaan. “Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal,” ujar Surokim dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Deni Wicaksono menegaskan bahwa tindakannya bukanlah persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Ia menekankan tanggung jawab moral dan politik wakil rakyat untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, terutama terkait kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
“Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkap Deni.
Deni menambahkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan individu. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sebagai perhatian bersama seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka,” tuturnya.
Lebih lanjut, Deni berharap dinamika politik nasional saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia mengingatkan pentingnya menempatkan loyalitas kepada negara dan konstitusi di atas loyalitas kepada individu maupun kelompok politik.
“Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Komentar