Jakarta – Usai mengikuti sidang paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seorang anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif, membentangkan sebuah tulisan.
Tulisan yang terbentang pada kertas tersebut berbunyi, ‘MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN’. Yanuar menjelaskan bahwa ia sengaja membawa poster itu karena dalam forum paripurna tidak ada sesi untuk melakukan interupsi.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar di lokasi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yanuar, pesan yang disampaikan melalui poster itu singkat dan padat. Ia juga mengakui bahwa dirinya merupakan salah satu anggota DPR yang telah menandatangani Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan,” jelasnya.
Yanuar menambahkan, terdapat 12 orang dari Fraksi PKS yang turut menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Kendati demikian, ia belum bersedia merinci identitas anggota PKS lainnya yang juga menandatangani hak tersebut.
“Saya yang ke-12, paling bawah,” pungkasnya.
Komentar