Universitas Indonesia (UI) mengajukan usulan agar dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan ingin maju dalam pemilihan calon anggota legislatif (caleg) tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri secara permanen sejak tahap pencalonan. UI berpandangan bahwa dosen ASN cukup diberlakukan status nonaktif sementara selama proses pencalonan berlangsung.
Usulan ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Valina Singka, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR yang membahas masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Menurutnya, kewajiban pengunduran diri secara permanen baru diperlukan setelah dosen ASN tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
“Kami berpandangan bahwa, Pak Rektor ini yang menekankan soal ini, bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak wajib mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Pengunduran diri diwajibkan setelah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diselesaikan sebelum pelantikan,” ujar Valina di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selama masa pencalonan, dosen ASN yang bersangkutan akan berstatus nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Jika kemudian dosen tersebut tidak terpilih, ia dapat kembali aktif sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Status nonaktif ini harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon.
“Selama proses pencalonan diberlakukan status nonaktif sementara tanpa tanggungan negara. Jika tidak terpilih, dijamin pengaktifan kembali sebagai dosen ASN setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Status nonaktif harus berlaku sebelum memasuki keanggotaan partai atau mendaftarkan diri sebagai calon,” papar Valina.
Lebih lanjut, UI juga menekankan bahwa dosen ASN yang maju sebagai calon dilarang menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, serta kewenangan akademik untuk kepentingan kampanye.
Skema ini dinilai penting untuk membuka kesempatan bagi akademisi berkontribusi di lembaga perwakilan tanpa harus kehilangan profesi jika gagal mendapatkan kursi legislatif. Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan dianggap berisiko membuat perguruan tinggi kehilangan talenta.
“Kewajiban mengundurkan diri secara permanen sejak pencalonan menempatkan perguruan tinggi kita pada risiko kehilangan talenta, meskipun dosen tersebut tidak memperoleh kursi. Skema nonaktif sementara membuka akses akademisi ke lembaga perwakilan dan mempertahankan kontribusinya bagi pendidikan tinggi apabila tidak terpilih,” jelasnya.
UI meyakini kehadiran akademisi di parlemen akan memperluas sumber daya keahlian untuk pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Selain itu, UI mengusulkan pembentukan bab khusus dalam RUU Pemilu mengenai tata kelola dan etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pemilu. Konten kampanye yang dibuat menggunakan AI diwajibkan memiliki label.
“Kami mengusulkan agar diwajibkan adanya penandaan atau pelabelan konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI. Menetapkan larangan dan sanksi terhadap pemalsuan audio-visual, deepfake, tiruan suara, voice cloning, serta disinformasi terencana untuk menipu pemilih atau merusak reputasi melalui representasi yang sifatnya palsu,” kata Valina.
Hal ini penting agar pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi yang autentik, tanpa dirusak oleh pemalsuan wajah, suara, atau pernyataan yang dapat mengganggu kemampuan mereka menilai calon secara bebas.
UI juga mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk penentuan kursi DPR sebesar maksimal 4%. Angka ini dianggap perlu untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan mengurangi suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi.
Valina mencontohkan pada Pemilu 2019, sekitar 13,5 juta suara atau 9,7% suara sah nasional tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR karena partai tidak lolos ambang batas 4%. Angka ini meningkat pada Pemilu 2024 menjadi sekitar 17,3 juta suara atau 11,4%.
Usulan ambang batas maksimal 4% ini hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR. UI tidak mengusulkan ambang batas parlemen untuk DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
“Menurut kami, PT 4% ini diberlakukan hanya untuk tingkat DPR pusat. Tidak diberlakukan untuk DPRD, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Terakhir, UI mengusulkan agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Usulan ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2024, yang menyatakan tidak ada ambang batas dalam UUD 1945 untuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Komentar