JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah area yang terdampak.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2026, tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di ketiga provinsi tersebut. Kondisi ini menyebabkan sejumlah infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak, termasuk jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur.
“Oleh karena itu lah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak,” kata Tito usai rapat di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dari 137 sungai yang terdampak, sebanyak 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Pemerintah juga sedang menangani 38 muara di ketiga provinsi. Sebanyak tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 dalam proses pengerjaan, sementara 20 lainnya belum tertangani.
“Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi,” jelas Mendagri.
Percepatan penanganan ini akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, didukung oleh pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pihak lainnya. Pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan anggaran yang telah diberikan guna mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih dalam proses pemulihan. Prabowo menugaskan unsur Zeni dari TNI dan Polri untuk membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun tanggul.
“Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, semua kekuatan dilakukan untuk normalisasi sungai ini, terutama dari Kementerian PU, kemudian juga dari TNI dan Polri,” ujar Tito.
Tito juga mempersilakan pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas. Langkah ini memungkinkan proses penggunaan anggaran dan penanganan darurat dilakukan lebih cepat demi memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Prabowo memastikan dukungan anggaran tersebut tersedia agar kementerian dan lembaga dapat melakukan persiapan serta lelang dini. Hal ini diharapkan agar pekerjaan dapat segera berjalan pada awal tahun.
Komentar