Prabowo Minta Jakarta Jadi “Green Zone”, Wagub Rano Ajukan Pembelian Kompos Warga

Wagub DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan Pemprov membeli kompos hasil olahan sampah warga untuk mendukung program penghijauan Jakarta sesuai arahan Presiden Prabowo.

Prabowo Minta Jakarta Jadi "Green Zone", Wagub Rano Ajukan Pembelian Kompos Warga
Foto: Wagub DKI Jakarta Rano Karno mengungkap Presiden Prabowo Subianto meminta Jakarta menjadi kawasan hijau (green zone). (Belia/detikcom)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar Jakarta dijadikan sebagai kawasan hijau atau ‘green zone’. Menindaklanjuti arahan tersebut, Rano mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli kompos hasil pengolahan sampah dari masyarakat.

“Tadi saya berbisik dengan Pak Sekda. Pak Sekda, Presiden meminta Jakarta menjadi green zone, daerah hijau,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Rano menilai bahwa hasil pengolahan sampah organik oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penghijauan di Jakarta. Ia mengusulkan agar Pemprov DKI membeli kompos yang diproduksi oleh kelompok masyarakat maupun pengelola sampah.

“Kalau kita misalnya membeli semua produk kompos yang dilahirkan oleh pengelola-pengelola untuk penghijauan Jakarta, Pak Dudi, kita nggak usah pusing beli pupuk. Mereka produksi kompos, komposnya kita beli, kita tebar di taman yang akan dibangun, selesai sudah,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan begitu, sampah organik yang selama ini dibuang dapat memiliki nilai manfaat sekaligus mendukung penambahan ruang hijau.

Rano juga mencontohkan rencana penataan kawasan di sekitar jalur LRT. Ia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penataan taman dan penghijauan.

Ia menyoroti masih adanya persoalan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembangunan. Rano mencontohkan lahan bekas pembangunan LRT maupun MRT yang terkadang masih dipenuhi puing-puing sebelum ditutup tanah merah.

“Apa yang terjadi? Lahan LRT atau MRT yang dibuat itu puing-puing dibuang saja di tempat itu kemudian ditutup dengan tanah merah, apa mungkin bisa ditanamkan? Tidak mungkin, harus bekerja sama. Sudah tidak boleh lagi egosentris setiap OPD,” tegasnya.

Kondisi tersebut berpotensi membuat pekerjaan dinas lain menjadi tidak efektif. Sebab, ketika lahan diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk ditanami, petugas justru harus kembali membongkar area yang masih dipenuhi puing.

Selain itu, Rano menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengecek kembali luas ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Hal ini untuk memastikan apakah luasan RTH Jakarta benar-benar baru mencapai 6 persen dari target 30 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang (UU).

Lebih lanjut, Rano mengajak masyarakat untuk mulai mengolah sampah dari rumah masing-masing. Ia mengaku telah menerapkan pemilahan sampah dan pengolahan sampah organik menggunakan metode Takakura sejak tahun 2010.

Metode Takakura adalah metode pengolahan sampah organik menjadi kompos menggunakan keranjang sederhana. Rano mengatakan metode tersebut bisa diterapkan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

“Saya sudah melakukan pada tahun 2010 dengan sistem Takakura ini. Bayangin setiap hari kita pasti Ibu Bapak belanja, berapa banyak sayuran yang dibuang? Taruh. Berapa banyak buah yang kita buang, segala, taruh. Bahkan ini saya taruh di ruang makan saja tidak bau, bisa dibuktikan,” tuturnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *