Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh publik lainnya. Fokus penyelidikan saat ini adalah untuk mengidentifikasi sosok yang memberikan perintah untuk melakukan penyadapan tersebut.
“Semua akan kita telusuri,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada Sabtu (7/11/2026), mengonfirmasi adanya pendalaman lebih lanjut.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah mengambil langkah membentuk tim khusus guna mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal ini. Tim ini akan bekerja di bawah komando langsung Komjen Asep Safrudin.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Kapolri telah mencermati dan mengikuti perkembangan isu yang menjadi perhatian publik tersebut. “Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Sebagai bentuk keseriusan institusi dalam merespons isu ini, Kapolri memutuskan membentuk tim khusus. “Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, maka pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, telah membentuk tim secara khusus dalam merespons informasi dan isu-isu tersebut,” ucap Trunoyudo.
Tim khusus ini nantinya akan melakukan pendalaman mendalam terhadap kasus penyadapan ilegal, dengan Komjen Asep Safrudin sebagai pemimpinnya. “Untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” tutur dia.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025.
Komentar