JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan perlindungan saksi terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, tercatat ada delapan orang yang mengajukan permohonan perlindungan.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, mengonfirmasi adanya penambahan jumlah saksi. “Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kedelapan orang tersebut saat ini berstatus sebagai saksi.
Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke LPSK. Saat itu, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan oleh LPSK.
Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa proses penelaahan permohonan perlindungan saksi telah berlangsung sejak 6 November 2026. LPSK berkoordinasi erat dengan tim penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mendalami permohonan yang diajukan.
Achmadi merinci bahwa penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek krusial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aspek-aspek tersebut meliputi pentingnya keterangan saksi bagi proses hukum, tingkat ancaman yang mungkin dihadapi oleh saksi, serta situasi khusus yang dialami oleh saksi dan/atau korban. Hal ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut.
Selain itu, LPSK akan mencermati secara menyeluruh seluruh aspek dari permohonan perlindungan, termasuk tingkat kerentanan para saksi dan bentuk perlindungan spesifik yang mereka butuhkan. LPSK juga membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan seiring dengan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya pada Selasa (10/11).
Komentar