JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan tindakan makar yang tidak dapat ditoleransi.
Pernyataan ini disampaikan Hasto saat melakukan ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, pada Sabtu (7/11), bersama rombongan PDIP dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. “Ketika Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, penyadapan seharusnya melalui mekanisme yang sangat ketat, meliputi proses penyelidikan hingga persetujuan pengadilan. Ia menambahkan bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit dan rekan-rekannya tidak melalui proses resmi tersebut.
Hasto menyatakan bahwa penyadapan tersebut merupakan tindak pidana karena berpotensi mengancam kepentingan nasional dan hal-hal strategis, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.
Lebih lanjut, Hasto mengaku mendapatkan informasi mengenai penyadapan tersebut dari pemberitaan pers. Ia menyebutkan bahwa penyadapan tersebut dilakukan untuk membungkam pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap Pemilu 2024. “Ya sejak awal, bahkan saya pernah menerima informasi dari rekan-rekan pers ketika bersikap kritis atas Pemilu 2024 yang lalu. Bahkan pernah juga ada utusan dari Polri saat itu Pak Listyo Sigit, yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan,” tutur Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa tekanan-tekanan tersebut dilakukan karena adanya fungsi penyadapan secara ilegal. “Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu,” pungkasnya.
Komentar