Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah menerbitkan fatwa yang mengharamkan rokok elektronik atau vape. Fatwa bernomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape ini disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang mendorong agar segera ada regulasi pelarangan vape sebagai tindak lanjut.
Sahroni mengapresiasi langkah MUI mengharamkan vape, mengingat potensi penyalahgunaannya yang tinggi. “Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” ujar Sahroni kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Sahroni menekankan pentingnya aturan hukum yang tegas untuk menindaklanjuti fatwa haram ini. Ia mendorong institusi terkait untuk segera menerbitkan aturan pelarangan vape guna memperkuat pencegahan peredaran narkoba yang semakin marak. “Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini,” ucapnya.
Menurut Sahroni, payung hukum yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi produsen, distributor, maupun pengguna vape sangat diperlukan. Hal ini diharapkan dapat membatasi peredaran vape dan pada akhirnya menghentikan total penyebarannya. “Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya. Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita setop total penyebarannya,” tutur Sahroni.
MUI Tetapkan Seluruh Rantai Vape Haram
Komisi Fatwa MUI secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan seluruh mata rantai peredaran rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan serta penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada Senin (9/11). Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI sendiri telah dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026.
Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan bahwa pertimbangan utama penerbitan fatwa ini adalah dampak buruk rokok elektrik bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika. “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” jelas Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa.
Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap. MUI menyoroti kandungan nikotin yang adiktif dan berdampak negatif serius pada sistem saraf dan kesehatan tubuh.
Lebih lanjut, fatwa ini juga mencakup keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak. “Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam.
Melalui fatwa ini, MUI berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, dapat mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.
Komentar